Jakarta: Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengapresiasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Presiden harus mengambil risiko dan terkadang kebijakannya tidak populer. 


Menurut Bima, efek kebijakan tersebut tidak akan langsung terlihat. Namun, keputusan tersebut justru jauh lebih rumit dan kompleks. 


'Makanya saya salut sama pemimpin yang mengambil kebijakan tidak populer. Kebijakan yang long term ini antara lain membangun infrastruktur. Ini saya serius,' kata Bima dalam diskusi Asumsi 'Rebut 2024' di kawasan Jakarta Selatan, Rabu malam, 19 Desember 2018.


Efek jangka panjang tersebut, kata Bima, baru terasa setelah bertahun-tahun kemudian. Selain infrastruktur, program tak populer lain adalah membangun karakter bangsa. 


'Gaya hidup sehat dengan mengajak orang berolahraga lari contohnya. Itu susah bukan main. Padahal efeknya bisa membuat generasi kita jauh dari (penyakit) jantung koroner, diabetes, stroke,' ucapnya. 


Hal inilah yang ia akui tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Sebagai contoh, jebakan pertama yang harus dihadapi kepala daerah adalah terlalu fokus pada quick wins alias gebrakan yang langsung terasa efeknya. 


'Ini itu dibikin gratis. Mempercantik ini itu. Padahal, belum tentu dibutuhkan masyarakat. Cuma agar jadi media darling,' kata Bima.


Diskusi 'Rebut 2024' mengajak anak muda Indonesia melihat masa depan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi era disrupsi. Di 2024, Indonesia dipimpin generasi politisi baru dan diperkirakan telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income). 


Para pembicara yang hadir antara lain Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, CPO Kitabisa Vikra Ijas, dan anggota Supervisory Board Youth of Indonesia Gustika Jusuf Hatta.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...truktur-jokowi

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Dorong Ekonomi dengan Pembangunan Infrastruktur Industri

- Menteri PUPR Minta Masukan ATI Tentukan Tarif Tol Trans Jawa

- Pemerintah Resmikan Proyek KPBU SPAM Semarang Barat