JPP JAKARTA  - Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggenjot pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pasalnya, jumlah infrastruktur di Tanah Air dinilai masih jauh dari jumlah ideal, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Metro TV dengan tema "Bekerja Membangun Keadilan", di Jakarta, Senin (17/12/2018).

"Kita punya infrastruktur tapi jauh dari ideal. Kondisi idealnya seharusnya stok infrastruktur terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 70 persen. Sementara kita hanya 38 persen pada tahun 2015. Artinya 32 persen di bawah rata2 negara normal dunia. Amerika, jepang, sudah jauh di atas 70 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut Kepala Bappenas menilai bahwa masifnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah sangat berpengaruh pada dua hal yang pada ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama adalah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.

"Listrik misalnya, bayangkan masih ada warga yang tidak dapat akses listrik sejak kemerdekaan. Ketika kini sudah ada listrik, pelan-pelan dia bisa melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu pendidikan juga, anak-anak sudah bisa belajar saat siang hari. Kemudian air bersih dan sanitasi kita ketinggalan, terburuk kedua setelah India. Itu pertama kenapa perlu infrastruktur banyak, mengapa kita perlu bangun besar-besaran," jelasnya.

Sedangkan hal kedua yang terpengaruh atas hadirnya infrastruktur adalah konektivitas. Dengan kondisi gerografis Indonesia yang kepulauan, maka menurut Kepala Bappenas konektivitas itu sangat diperlukan.

"Kita ingin petani kita sejahtera. Kalau petani panen tapi sulit menjual karena minim konektivitas, petani tersebut akan tetap miskin karena yang beli tengkulak. Bayangkan kalau ada jalan, dia bisa mengakses pasar terdekat, penjual besar terdekat, sehingga pada akhirnya harga jual jauh lebih baik bagi petani," terangnya.

Turut hadir pula dalam FMB 9 kali ini antara lain Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Pengamat Ekonomi Rheinald Kasali, dan Direktur Program Indef Berly Martawardaya.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).(nb/jpp)


Sumber : https://jpp.go.id/keuangan/investasi...n-konektivitas

---

Kumpulan Berita Terkait KEUANGAN :

- Pemerintah Buka Akses Berusaha untuk Mempercepat Kesejahteraan Sosial

- [img][/img] Utang Terkendali Demi Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

- FMB9: Mengulas Dampak Ekonomi Annual Meetings IMF-World Bank