DISCLAIMER : TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN KONSTELASI POLITIK MASA KINI HANYA SEJARAH YANG TELAH BERLALU






Masa Orde Baru telah berlangsung selama 32 tahun yang banyak menyisakan kenangan dan jejak yang bahkan masih terasa hingga saat ini. orde baru terkenal dengan sistim pemerintahan yang terpusat dan terkomando dibawah satu bendera. pada pemerintahan di dominasi oleh partai pendukung Suharto yaitu Golongan Karya. pada masa itu, partai yang ada hanya ada beberapa saja karena aturan pemerintah yang menyatakan penyederhanaan partai. pada masa Orde Baru hanya ada 3 Partai antara lain PPP yaitu gabungan dari partai-partai yang berlandaskan nilai-nilai islam yang disederhanakan yang anggotanya banyak berasal dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. lalu ada gabungan partai-partai yang berideologi nasionalis-sukarnois yaitu PDI (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. yang terahir ada partai Golkar, walaupun Golkar tidak menamakan dirinya sebagai partai melainkan golongan karya yang banyak diisi oleh anggota pemerintahan dan PNS yang masa itu wajib ikut Golkar. dan juga tidak ketinggalan di parlemen ada fraksi ABRI yang mewakili TNI di parlemen yang selalu mendukung pemerintah. dalam parlemen terbentuk oposisi dan pro pemerintah. pada kubu oposisi muncul PDI dan PPP. sedangan pada kubu pemerintah muncul Golkar dan di dukung fraksi ABRI.




PDI dan PPP bahu membahu menjadi oposisi yang ada di parlemen dengan melakukan berbagai upaya utuk membatasi gerak Golkar yang membuat presiden Suharto menuju ke arah kediktatoran. suasana parlemen seringkali ricuh saat pengambilan keputuan dan terkadang sidang mengalami dead lock. Presiden Suharto merasa jengah dengan keadaan yang ada dan berusaha melakukan kontrol kepada partai-partai yang ada dengan melakukan intervensi pemerintah. puncaknya terjadi pada tahun 1996 ketika PDI mengalami masalah internal yang disebabkan adanya dorongan untuk melakukan pengadaan kongres yang bertujuan untuk memilih ketua umum yang baru. namun maksud dari fatimah tersebut ditentang oleh Megawati yang mengatakan belum saatnya mengingat keadaan yang belum stabil dimana PDI sebagai oposisi masih berjuang di parlemen. Fatimah yang seorang fungsionaris senior di PDI juga telah menyodorkan nama-nama DPP yang mendukung diadakan kongres, 16 dari 27 DPP setuju diadakannya kongres. namun apapun alasannya Megawati tetap menolak. akibatnya tercipta dua kubu yang saling berseberangan antara kelompok pro kongres dan kontra kongres. Sejak itu kelompok 16 – fungsionaris pendukung ide penyelenggaraan kongres – meninggalkan Mega, tak pernah lagi menginjakkan kaki ke Jalan Diponegoro. Hari itu juga, 50 utusan dari 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI menemui Direktur Jenderal Sospol Departemen Dalam Negeri. Mereka menyerahkan pernyataan 215 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI yang mendukung kongres.

pada tanggal 2 juni 1996, dibentuk panitia kongres yang ahirnya Fatima Achmad ditunjuk sebagai ketua panitia yang memilih Medan sebagai tempat kongres. dibalik kongres yang diadakan itu tercium nama Soerjadi. ia menjabat sebagai wakil ketua MPR yang juga sebagai fungsionaris partai PDI yang diduga sebagai simpatisan pemerintah Orde Baru. dia dituding sebagai perekayasa kongres di Medan karena ia mendapat dukungan penuh dari DPP yang ada di kongres. Panitia kongres diterima Direktur Jenderal Sospol, Soetoyo N.K. Juga oleh Kassospol ABRI, Letnan Jenderal Syarwan Hamid. Kubu Mega tetap menolak kongres. nama Soerjadi semakin kuat terdengar bakal menjadi Ketua Umum sesaat sebelum diadakannya kongres yang turutdihadiri oleh Panglima ABRI Feisal Tanjung. di tengarai bahwa kongres yang diadakan di medan mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru yang bertujuan menggulingkan posisi Megawati dari PDI dan menggantinya dengan Soerjadi yang dianggap lebih Pro terhadap Orde Baru. diduga juga ada intel ABRI yang dikirim untuk melakukan rekayasa kongres di Medan.




masa pendukung Megawati yang masih menduduki kantor pusat PDI di jalan Diponegoro melakukan aksi penolakan dengan melakukan mimbar bebas di depan halaman kantor pusat. sekitaran 300 orang menduduki kantor pusat dan berjaga karena kemunculan pertanda bahaya serangan yang akan dilakukan oleh masa pendukung kongres di Medan. pada pukul 06.15 muncul delapan truk yang diduga truk milik ABRI mengangkut orang-orang berkaus merah khas PDI diturunkan di ujung jalan Diponegoro dan berjalan maju menuju jalan Diponegoro no 58.hasilnya kedua kelompok tersebut saling berhadapan dan terjadi kekacauan dan bentrokan di depan kantor pusat PDI. diperkirakan 4 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Semua jalan menuju ke arah Diponegoro sudah diblokir oleh kesatuan polisi. Perempatan Matraman menuju ke Jalan Proklamasi ditutup dengan seng-seng Dinas Pekerjaan Umum yang sedang dipakai dalam pembangunan jembatan layang Pramuka-Jalan Tambak. Massa sudah berkumpul di depan Bank BII Megaria. Sedang di samping pos polisi sudah bersiap dua mobil anti huru-hara dan empat mobil pemadam kebakaran persis di depan DPP PDI. Polisi anti huru-hara terlihat ketat di belakang mobil anti huru-hara dan di depan Kantor PDI.





aparat polisi yang terlihat hanya berjaga kemudia berabalik menyerang ketika mendapatkan dukungan pasukan loreng-loreng yang membawa tameng dan pentungan. massa yang bertahan di gedung pusat PDI melawan dengan lemparan batu dan paving block. massa yang bertahan disana meneriakan "mega pasti menang, mega pasti menang, mega pasti menang". aksi tersebut terus berlangsung sampai pagi harinya dimana masa terlihat berkerumun semakin banyak. massa terpusat di 3 titik yaitu depan bioskop megaria, di depan BII, serta di depan BII. massa yang datang bukan hanya simpatisan PDI namun juga warga masyarakat yang pro PDI yang mendukung megawati. pihak keamanan menambah jumlah personil dari polda metro jaya diterjunkan pasukan sabhara dan juga tambahan pasukan brimob. massa yang ada terlihat semakin bringas dan melempari aparat keamanan dan juga melakukan pencabutan rambu yang terpasang disepanjang jalan salemba raya. muncul inisiatif dari aparat keamanan dan massa yang ada untuk melakukan dialog di dalam gedung DPP. sementara mimbar bebas terus berlangsung dan semakin panas. massa yang tambah beringas mulai menyerang gedung dan membakar kendaraan-kendaraan di arah matraman. pihak keamanan mendatangkan panser untuk meredam bentrokan yang terjadi. bentrokan baru dapat diredam ketika massa membubarkan diri pada pukul 01.00 malam ketika muncul kepastian bahwa Megawati akan tetap menjadi ketua umum PDI yang sah.



bentrokan ini menurut penyelidikan komnas HAM mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. dalam laporan Komnas HAM juga disebutkan terjadi penyerbuan oleh pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000. hal ini juga menyeret KESDAM Jaya pada saat itu yaitu Susilo bambang Yudhoyono yang memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. hasil investigasi itu ahirnya dipersidangkan pada masa pemerintahan megawati yang hasilnya Pengadilan Koneksitas hanya mampu membuktikan seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melempar batu ke Kantor PDI. Ia dihukum dua bulan sepuluh hari, sementara dua perwira militer yang diadili, Kol CZI Budi Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas.


JAS MERAH

SUMBER 1
SUMBER 2