Capres nomor urut 01, Jokowi (Foto Dok. Nusantaranews)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Calon presiden (capres) RI Joko Widodo (Jokowi) mengadu atau curhat dihadapan ribuan kader Partai Nasdem di Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, mantan gubernur DKI itu mengaku sering menerima tuduhan negatif, termasuk dikaitkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Baca Juga:
Jokowi Minta Babinsa Jelaskan Kepada Masyarakat Soal Tuduhan Dirinya PKI
Survei Charta Politika: 11,3 Persen Responden Setuju Jokowi Terkait dengan PKI
Soal PKI, Nasdem: Jangan Bangkitkan Sesuatu yang Terpendam

“Saya itu, sering dibilang antek asing dan aseng. Perlu saya sampaikan ada blok besar Mahakam yang dikuasai asing, sekarang 100 persen dikuasai Indonesia,” kata Jokowi di Surabaya, Minggu, 28 Oktober 2018.

Baca juga: 
Nilai Tukar Rupiah Rp 15 Ribu Dinilai Berpotensi Kuat Membuat Jokowi Kalah di Pilpres 2019
5 Biang Kerok Daya Beli Masyarakat Terus Menurun
Nilai Tukar Rupiah Merosot, Daya Beli Masyarakat Jatuh

Mantan Walikota Solo ini juga menceritakan di hadapan ribuan kader Partai Nasdem kalau beredar foto dirinya berada di samping tokoh PKI, DN Aidit saat berpidato pada tahun 1955.

Baca Juga:
Presiden Jokowi Akui Cari Opsi Untuk Atasi Sengkarut BPJS Kesehatan
Sengkarut Defisit BPJS Kesehatan, Kewenangan Siapa?
BPJS Kesehatan: Gali Lubang Tutup Lubang Siasati Timbunan Utang
Defisit Anggaran, BPJS Kesehatan Klaim Masih Mampu Bayar Rumah Sakit

“Masak ada foto di sebelahnya, itu ada saya. Ini kebangetan. Saya kan belum lahir. Cara-cara seperti ini adalah politik sontoloyo. Pemerintah juga dibilang kriminalisasi ulama. Mana yang dikriminalisasi? Ulama yang mana? Tiap hari saya bersama ulama. Sekarang cawapres kita (KH Ma’ruf Amin) topnya ulama Indonesia. Itu juga yang namanya politik sontoloyo,” paparnya.

Baca juga: 
Jokowi: Saya Sangat Sedih Lho, Jangan Dipikir Saya Senang
Pencairan Dana Kelurahan Jelang Pilpres Dinilai Politis, Jokowi: Sontoloyo
Jumhur Hidayat: Kebijakan TKA Sontoloyo!

Ia menambahkan kalau pemerintah telah memberikan lahan kepada masyarakat kecil melalui program perhutanan sosial di Indonesia.

Baca juga:
Pilkada Serentak 2018: Benarkah Kita Dipaksa Memilih Calon Kepala Daerah Berstatus Terduga Korupsi?
KPU dan Bawaslu Disebut Pemicu Kerawanan Pecah dalam Pemilu
Pengamat Cium Adanya Indikasi Ketidakharmonisan Antara KPU dan Bawaslu

“Suramadu sudah kita jadikan jembatan non tol dan tidak bayar. Pada 2015 kendaraan roda dua digratiskan, 2016 mobil dipotong 50 persen jadi Rp 15 ribu, tahun ini minta dibebaskan 100 persen. Dampak Madura belum kelihatan. Kalkulasi negara bukan untung dan rugi, tapi bicara soal keadilan dan rakyat sejahtera serta makmur. Kalau perusahaan baru bilang untung rugi,” tandasnya.

Baca juga: 
FNI: Nelayan Buntung, Asing Untung
Politisi Ini Merasa Kasihan dengan Tito Karnavian
Sungguh Terjadi, Neraca Dagang Perikanan Indonesia Nomor 1 Se-ASEAN
Sudah Dibom, Diledakkan dan Ditenggelamkan, Kapal Asing Tak Jera Curi Ikan di Indonesia

Pewarta: Setya
Editor: Ach. Sulaiman

Baca Juga:

• ASEAN dalam Bayang-bayang Pengaruh Komunis Cina
  
• Pesan Armada Hantu Komunitas Intelijen Terhadap Cina
  
• Cina Sumber Ancaman Konflik Kawasan
  
• Cina Enggan Kendorkan Investasi di Indonesia
  

Baca Juga:

• Jokowi Harus Tahu Fungsi dan Manfaat Lembaga Keuangan Global
  
• Mengingat Kembali Peran IMF Rusak Ekonomi Indonesia
  
• Presiden Sebut Acara IMF-World Bank Dibiayai Sendiri, DPR: Memangnya Rakyat Bodoh?