Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut program rumah DP Rp 0 yang digagas Pemprov DKI merupakan program bohong. Sebab, warga yang membeli hanya akan mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Bestari Barus menyoroti pelaksanaan pembangunan rusunami DP Rp 0 yang menurutnya belum bersih dari masalah (clean and clear) dan berpotensi menjadi proyek mandek di kemudian hari. Pasalnya hingga kini tidak ada kepastian mengenai payung hukum pembangunan itu termasuk penjelasan konkret skema pembayarannya.

Baca: Pemprov DKI Hanya Talangi 20 Persen Dana Pembelian Rumah DP 0 Rupiah

"Kebijakan ini belum pas. Harus clean and clear dulu, dipelajari lagi secara komprehensif. Ibaratnya kalau kita memiliki uang, tidak sesederhana punya uang bisa semuanya dibelanjakan," kata Bestari, di Jakarta, Sabtu (13/10).

Ketua Fraksi Nasdem DKI itu menyayangkan pemanfaatan APBD diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun rumah DP Rp 0. Dia mengakui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), gubernur menyinggung program tersebut namun tidak menjelaskan sumber dananya berasal dari APBD.

Menurutnya, pengelolaan dana APBD lebih tepat diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bukan BUMD untuk kepentingan bisnis. Lagipula pemberian suntikan modal kepada BUMD tidak menjamin pelaksanaanya bakal beres sebab ada BUMD yang mendapat penyertaan modal malah tidak bisa memanfaatkannya untuk kepentingan publik.

Bestari bahkan mengaku hingga kini tidak paham benar mengenai skema rumah DP Rp 0. Apalagi eksekusi program tersebut memotong kompas dengan memberi penugasan kepada BUMD bukan ditangani SKPD yang berwenang, sehingga tidak melalui perdebatan di DPRD.

Dia malah khawatir program tersebut tidak disambut baik oleh masyarakat mengingat harganya tergolong mahal. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari syarat berpenghasilan maksimal Rp 7 juta sebulan.

Bestari menjadikan Rusunawa KS Tubun yang 2017 selesai dibangun sebagai contohnya, masyarakat tidak antusias memanfaatkan rusun setelah mengetahui harga sewa rusun mencapai Rp 1,7 juta sebulan.

"Artinya untuk rumah DP Rp 0 dengan harga seperti itu sepertinya masyarakat juga tidak tertarik. Di KS Tubun saja sudah setahun tidak ada peminat setelah mereka mengetahui harga sewa Rp 1,7 juta langsung kabur semua, apalagi dengan syarat memiliki maksimal penghasilan Rp 7 juta," katanya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan juga mengeluhkan hal yang sama. Dia meyakini pemanfaatan BUMD untuk mengerjakan rusunami DP Rp 0 merupakan taktik gubernur agar program tersebut bisa lebih mulus dieksekusi mengingat sempat adanya kebingungan SKPD dalam merealisasikan program yang belum jelas payung hukumnya.

"Dinas Perumahan telah gagal, tidak bisa merealisasikan DP Rp 0 maka dia dorong ke BUMD. Secara yuridis mereka tidak menemukan dasar hukum, maka didorong ke BUMD karena posisinya sama seperti swasta yang bisa menjual dan membeli," ungkap Pantas.

Pantas juga curiga bahwa program tersebut bakal tidak diminati publik akibat tidak jelasnya payung hukum dan lambannya realisasi. Dia mengusulkan lebih baik pemerintah fokus pada pembangunan rusun daripada memaksakan rumah DP Rp 0.

"Kalau mau menyelesaikan kependudukan, tata ruang, harus dengan rusun karena pengendaliannya di pemerintah. Yang dibutuhkan masyarakat itu rumah tinggal yang layak. Rusun perawatan dilakukan oleh pemerintah bila perlu disubsidi," ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai program rumah susun sederhana milik (rusunami) DP nol rupiah tidak cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, peluncuran skema pembiayaan DP nol rupiah pun dianggap terburu-buru karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah.

PDIP menganggap cicilan sebesar Rp2,1 juta hingga Rp2,7 juta per bulan memberatkan MBR yang dengan rentang penghasilan Rp4 juta hingga Rp7 juta yang menjadi target program DP nol rupiah.

"Tentunya ini diluar biaya listrik dan air bersih. Plus iuran pengelolaan lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampu ada dimana?" ujar Sekretaris Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10).

PDIP juga menganggap launching program DP nol rupiah yang direbranding menjadi 'Solusi Perumahan Warga' (Samawa) seperti terburu-buru. Sebab, Pemprov DKI bahkan belum membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk DP nol rupiah. Yang baru terbentuk ialah Unit Pengelola Teknis (UPT) yang tidak boleh mengelola dana sendiri.

Sementara itu, pada Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2019, Pemprov DKI mengajukan dana talangan untuk uang muka DP nol rupiah Rp717 miliar untuk dianggarkan di APBD 2019.

Padahal berdasarkan PP 30/2011, Pemda dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Selain itu, APBD juga tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman.

"Artinya ini sangat rawan menjadi temuan BPK karena berpotensi menimbulkan kerugian negara," jelas Dwi Rio.

Payung hukum yang diterbitkan oleh Pemprov DKI terkait skema pembiayaan DP nol rupiah ialah Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pergub diteken bersamaan dengan launching simbolik di Klapa Village pada Jumat (12/10) lalu.

Di Pergub itu, Pemprov DKI disebut akan menalangi uang muka maksimal 20 persen dari harga total unit rusunami. Namun, Pergub itu kini menghilang dari situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemprov DKI.

"Tentu ini menimbulkan dugaan bahwa peluncuran tersebut mengejar simbolisasi program ini menyongsong kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan," tambah Dwi Rio.

Selain itu, di tahun pertamanya ini, Anies dikritik lantaran tidak membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga miskin yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta per bulan. Ada tiga rusunawa yang batal dibangun pada 2018 ini, yakni Rusun PIK Pulogadung, Rusun Jalan Inspeksi PKT di Ujung Menteng, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar.

Praktis pada tahun ini, Pemprov DKI tidak menambah jumlah rusunawa karena gagal dalam perencanaan. Padahal jumlah pengantri rusunawa telah mencapai belasan ribu orang.

"Sekarang ini tidak ada perumahan untuk warga miskin. Program DP nol rupiah hanya untuk warga kelas menengah," tambah Dwi Rio.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan memenuhi 250 ribu unit kebutuhan rumah warga Jakarta. Pemenuhan kebutuhan itu ada yang dikerjakan oleh Pemprov DKI, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp4 juta, Pemprov DKI berencana membangun 14.564 unit rusunawa hingga 2022 mendatang. Namun jumlah yang perlu dibangun hanya tinggal sekitar 7 ribu unit lagi.

Sebab, masih ada sejumlah rusunawa yang telah selesai namun belum bisa ditempati, yakni Rusunawa Nagrak, Rorotan, KS Tubun, Semper, Rawa Buaya, Pengadegan, BLK (Pasar Rebo), Rawa Bebek, dan Penjaringan. Rusunawa tersebut dibangun sejak masa pemerintahan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara untuk rumah DP nol rupiah, akan ada 9.772 unit rusunami yang akan dibangun BUMD hingga 2022. Untuk saat ini, baru satu proyek pembangunan program DP nol rupiah yang telah berjalan, yakni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pembangunan dilakukan oleh PD Sarana Jaya.

Ada 21 lantai dengan total 780 unit yang dibangun di lokasi itu. Rencananya, proyek yang diberi nama Klapa Village ini akan rampung pada Juli 2019. (OL-4)

https://news.detik.com/berita/420450...program-bohong

Licik juga ya anus.. tuh satu lagi pembohongnya udah kabur nyalon wapres