Jakarta, CNN Indonesia -- Penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menuai polemik. Warga gusuran dan oknum petugas Satpol PP punya cara mengakali Anies.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut sejak 17 Oktober 2017, setidaknya penggusuran terjadi di 91 titik. Namun Anies mempertanyakan data tersebut dan minta dibuktikan.

Salah satu lokasi penggusuran yang dicatat LBH Jakarta berada di Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada 13 November lalu, Pemprov DKI menggusur sejumlah bangunan di sana.

Saat itu, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede memimpin sekitar empat ratus petugas Satpol PP. Mereka menertibkan bedeng-bedeng di pinggir Kanal Banjir Barat.

Sekitar 150 bangunan milik 132 kepala keluarga ditertibkan. Rata-rata bangunan yang berdiri di bantaran kali itu rumah semi permanen dan warung kopi.

Meski berselang hampir setahun, beberapa bangunan masih ditemukan di sana.

Beberapa warung kopi yang juga difungsikan sebagai rumah semi permanen masih berdiri satu kilometer dari Stasiun Kereta Api Tanah Abang.

CNNIndonesia.com menemukan tujuh bangunan liar di tempat itu. Salah satunya milik Edi, pedagang kopi asal Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

"Warung ginian [penjual kopi] tinggal lima, dulu mah, banyak berjejer ke sana, habis sama Kamtib [petugas Satpol PP]," kata Edi saat ditemui pada Rabu (17/10).

Sebelum ada penggusuran, Edi mengatakan, dirinya memiliki satu warung kopi dan tujuh 'penginapan'. Penginapan yang ia maksud biasanya disewa untuk prostitusi.

Kini rumah Edi dan beberapa bangunan lain hanya berdinding triplek berlapis terpal. Tempat tidur, warung, dan dapur bercampur jadi satu. Tak jauh dari rumah Edi, terdapat satu boks kaleng bir kosong.

Ia menyampaikan saat itu rumahnya tak kena gusur. Edi sudah menerima surat pemberitahuan dari kelurahan penggusuran lalu ia membakar beberapa bangunannya sebelum penertiban.

"Saya waktu itu tutup dulu, saya pergi. Besoknya buka lagi," tutur dia.

Saat ini, kata Edi, banyak pedagang yang pulang kampung. Ia memilih bertahan karena tak tahu lagi harus ke mana membawa istri dan tiga anaknya.

Edi menyebut setelah penertiban itu ada beberapa penertiban yang dilakukan Satpol PP. Namun, ia dan beberapa pedagang tidak lagi ditertibkan.

"Sekarang mah, enggak diangkutin. Kalau ke sini, kami bongkar dulu. [Petugas bilang] 'Saya mau motret supaya kelihatan blok [lengang], biar fotonya enak.' Pas dia pulang, bangun lagi," tuturnya.

Sekitar 500 meter dari bedeng-bedeng itu, ada perkampungan. Warga di sana mengatakan rumah Edi dan bangunan-bangunan lainnya memang ilegal.

"Di sana kan, warga-warga pendatang, tidak terdaftar," ujar Andi, pria yang tinggal di Jalan Tenaga Listrik.

Andi menyampaikan penertiban berlangsung tanpa perlawanan. Rata-rata pemilik bangunan sudah kabur sebelum ditertibkan.

Lalu Pemprov DKI membangun tembok yang membatasi jalan tersebut dengan rel kereta dan kali.

"Beton dibangun abis pembongkaran itu, biar enggak dibikin lagi. Harusnya dibikin sesuatu lagi, lihat aja sekarang udah ada lagi bangunannya," lanjut Andi.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Satpol PP DKI Yani Wahyu belum bisa dimintai tanggapan terkait hal ini.

Peneliti LBH Jakarta Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Charlie AlBajili menyebut selama kepemimpinan Anies Baswedan telah terjadi penggusuran di 91 titik di Jakarta. Penggusuran dilakukan di kawasan hunian, unit usaha, serta gabungan antara hunian dan unit usaha.

Anies justru balik mempertanyakan data penggusuran itu. Dia menilai jika memang masih terjadi penggusuran di era kepemimpinannya, pasti media sudah memberitakannya.

"Kok bisa wartawan sampai enggan menulis, karena itu saya usul teman-teman wartawan carilah datanya ke mereka," tutur Anies. (ctr/pmg)