Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Charlie AlBajili menyebut selama pemerintah provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan telah terjadi terjadi penggusuran di 91 titik di Jakarta. Penggusuran dilakukan terhadap kawasan hunian, unit usaha, serta gabungan antara hunian dan unit usaha.

Belum ada tanggapan atau komentar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Anies Baswedan terkait data penggusuran LBH Jakarta ini.

"Ada 91 titik. Tahun 2017 ada 12 titik. Tahun 2018 ada 79 titik, jadi total ada 91 titik penggusuran paksa," ucap Charlie di kantor LBH, Jakarta, Minggu (14/10).


Charlie merinci bahwa sepanjang 2017, Pemprov DKI Jakarta menggusur paksa 2 titik hunian di wilayah Kanal Banjir Barat pada 13 November. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga menggusur paksa warga yang menempati lahan PT Kereta Api Indonesia di kawasan Cideng pada 30 Desember.

"Lahan KAI tapi yang mengeksekusi Pemprov," ucap Charlie.

Sementara itu, masih di tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta Kepemimpinan Anies menggusur paksa terhadap 10 unit usaha. Sebanyak 10 penggusuran dilakukan secara sepihak atau tanpa musyawarah. Lalu, sebanyak 2 kasus tidak diketahui melalui musyawarah atau tidak.

Charlie mengatakan penggusuran pun melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Dengan kata lain, tidak hanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penggusuran.

Memasuki tahun 2018, tepatnya sepanjang Januari-September, terjadi penggusuran paksa di 79 titik, 60 di antaranya dilakukan Pemprov DKI Jakarta. LBH Jakarta mencatat 79 titik penggusuran terdiri dari 17 hunian, 53 unit usaha, dan 9 gabungan antara hunian dan unit usaha.

LBH juga mencatat sedikitnya 366 kepala keluarga atau sekitar 1.141 anggota keluarga dan 866 unit usaha terkena penggusuran di 79 titik tersebut. Sekitar 64,81 persen dilakukan secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan warga.

"Ada 61 dari 79 kasus dilakukan tanpa solusi kepada korban," ucap Charlie.

Lokasi penggusuran paling banyak terjadi di Jakarta Selatan, yakni sebanyak 23 titik yang terdiri dari 12 hunian dan 11 unit usaha. Disusul wilayah Jakarta Pusat, yakni sebanyak 22 titik, antara lain 3 hunian dan 19 unit usaha. Selanjutnya yaitu di Jakarta Utara dan Jakarta Barat 12 titik dan Jakarta Timur 10 titik.

Penggusuran paksa juga melibatkan aparat dari kepolisian dan TNI. Charlie, merujuk dari data LBH, penggusuran paksa di 79 titik di 2018 melibatkan 3.748 aparat gabungan.

Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Simamora menyebut hal itu sebagai fenomena yang ironis. Dia mengatakan hal tersebut bertentangan dengan UU Polri dan UU TNI.

Nelson menyayangkan ketika penggusuran paksa masih melibatkan aparat kepolisian dan TNI.

Itu bentuk ketidakpeecayaan diri kepemimpinan sipil. Bahaya. Rakyat kan masih trauma orde baru. Tapi mengapa tentara ditarik-tarik terus," ucap Nelson.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Anies sempat menyatakan bahwa dirinya menolak penggusuran yang dilakukan pemerintah sebelumnya.

Dia mengutarakan hal tersebut saat masih berkampanye sebagai calon gubernur berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.

"Menggusur itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan buat warga. Karena itu saya berkomitmen tidak akan melakukan penggusuran," kata Anies kepada warga di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Maret 2017.