Masyarakat Cina, berdasarkan adat dan tradisi, berputar di sekitar unit keluarga, dengan pria tertua yang bertanggung jawab. Undang-undang Tiongkok kuno mengajarkan bahwa: setiap orang yang memarahi tetua mereka dapat menderita hukuman mati.

Sejarah legalitas di cina kuno

Namun, sistem hukum di Cina tidak berevolusi dan diperburuk oleh kebijakan isolasi rezim Komunis Abad ke-20.

Pada periode antara 1980 dan 1987, kemajuan penting dibuat dalam aturan hukum. Undang-undang awalnya disahkan pada tahun 1979 dan sebelumnya telah diubah dan ditambah, dan lembaga hukum dan departemen hukum universitas yang telah ditutup selama Revolusi Kebudayaan dibuka untuk melatih pengacara dan personil pengadilan. Itu hanyalah permulaan, tetapi langkah-langkah penting telah diambil dalam mengembangkan sistem hukum yang layak dan membuat pemerintah dan pengadilan dapat dijawab dengan standar obyektif.

Sejarah legalitas di cina


Karna pada saat kematian Mao pada tahun 1976, Tiongkok secara efektif tidak memiliki undang-undang. Penggantinya menciptakan aturan hukum karena dua alasan. Pertama, mereka mengejar  reformasi ekonomi - kapitalis, hal ini membutuhkan kontrak. Namun tujuan utama mereka untuk efek politik yang dapat dijalankan oleh sistem hukum yang berfungsi. Banyak anggota Partai senior sangat menderita karena keinginan Mao.Tidak yakin dengan sistem mereka sendiri dan bersedia mencari solusi alternatif , para pemimpin seperti Peng Zhen, Deng Xiaoping, Hu Yaobang, dan Zhao Ziyang menyadari bahwa undang-undang, sebagai cara untuk mengatur perselisihan, akan membuat masyarakat lebih adil dan juga membantu memulihkan Legitimasi Partai yang rusak. Pada 1980-an, misalnya, China mengadopsi serangkaian hukum perdata yang mengatur perkimpoian, perselisihan properti, kontrak, hak cipta, dan merek dagang; kemudian hukum mengatur pencemaran lingkungan dan litigasi administratif.

Selama Democracy Wall movement  (1978–1979), para penulis seperti Wei Jingsheng menyerukan perubahan sistemik, sementara gerakan mahasiswa menggunggah permohonan keadilan dan kebebasan. Perlahan-lahan, tuntutan menjadi lebih disengaja, dari tujuan yang lebih pragmatis dari China Democracy Party, yang menyerukan untuk mengakhiri aturan satu partai dan pelaksanaan hak-hak sipil yang dijamin secara konstitusional, yang terukur dari Piagam 08 dan salah satu penandatangan awalnya , Liu Xiaobo, yang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.