Penjarahan setelah bencana gempa-tsunami di Palu sampai memunculkan bentrok antara warga dan polisi. Apakah mereka melakukan penjarahan untuk bertahan hidup atau ada juga yang memanfaatkan kesempatan?

Wartawan BBC News. Jonathan Head, melaporkan kericuhan yang terjadi di pusat komersial Kota Palu. Dia menyaksikan warga yang tak sabar, melempar batu yang membuat polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara.

Kejadian ini mengemuka setelah muncul kabar adanya penjarahan di sejumlah minimarket beberapa saat setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya.



Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata: "Alfamart-alfamart itu tolong dibuka, dijaga, diinventarisir ngambil apa, ngambil apa, nanti dibayar. Pokoknya toko-toko kelontong yang jual air minum, jual supermi, ambil dulu saja, termasuk bahan bakar," kata Tjahjo, 30 September seperti dikutip dari Kompas TV .

Ucapan Tjahjo yang kemudian tersebar luas itu kemudian diartikan sebagai izin dari pemerintah untuk melakukan penjarahan.

Namun kemudian dalam wawancara dengan Kompas TV , Menteri Tjahjo membantah bahwa pernyataan tersebut berarti boleh menjarah. "Apapun (alasannya), penjarahan tidak dibenarkan, kita sama-sama kena musibah," kata Tjahjo.

"Dalam rapat saya minta pemda membeli minuman, makanan, di toko yang masih menjual. Berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dibeli dulu, kemudian bagikan makanan tersebut."

"Belilah minuman, supermi, biskuit, diambil dulu, bayar dulu, bagikan ke mereka. bukan ambil sendiri. Petugas bayar dulu, lalu dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke pengungsi. Kalau warga mengambil sendiri, itu tidak boleh ya," kata Tjahjo.

Warga pun membenarkan terjadinya penjarahan. Warga yang ditemui BBC Indonesia di Mamboro, Palu, menjelaskan bahwa mereka terpaksa mengambil makanan dan air minum karena kelaparan tanpa bantuan selama tiga hari.

"Kemarin menjarah sebagian, kebetulan ada instruksi menteri. Kami mengambil makanan air minum, itu saja yang diambil, supermi dan kue-kue. Banyak yang dijarah oleh masyarakat karena tidak ada bantuan selama tiga hari, kami kelaparan," kata warga Mamboro, Palu, saat ditemui oleh BBC News Indonesia, 1 Oktober 2018.

Warga menjelaskan bahwa mereka tak punya air bersih karena air sumur di daerahnya kering setelah terjadinya gempa dan tsunami.

Hingga tiga hari setelah bencana belum ada bantuan apa pun dari pemerintah. Mereka tak dapat mencari bantuan sendiri karena tidak adanya bensin membuat mereka tak bisa meninggalkan daerah tersebut.

Bantuan terlambat datang, korban tsunami 'jarah' toko demi sembako



Bukan hanya makanan

Ketika warganet memaklumi penjarahan barang kebutuhan pokok, namun rupanya terjadi juga penjarahan alat-alat elektronik, toko emas dan pencegatan terhadap kiriman bantuan makanan.

Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa penjarahan juga terjadi di ATM yang diambil uangnya, dan penjarahan toko emas.

Penjarahan: antara mekanisme survival dan aji mumpung

Pakar psikologi sosial dari Universitas Indonesia, Endang Mariani, menjelaskan bahwa pada umumnya penjarahan terkait dengan upaya untuk mempertahankan hidup.

"Dalam situasi pasca bencana masyarakat biasanya mengalami kepanikan, ada ketakutan dan kecemasan yang meningkat, apalagi dalam kondisi ketidakpastian cukup panjang," kata Endang kepada BBC News Indonesia.

Menurut Endang, ada dua model penjarahan yang dilakukan oleh korban. Pertama, dengan cara mencegat dan merampasa bantuan yang lewat. "Hal ini tak hanya terjadi di Palu, tapi juga setelah gempa Lombok," kata Endang yang baru saja kembali dari memberikan bantuan psikososial di Lombok.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, juga membenarkan informasi bahwa ada penyetopan kendaraan yang membawa bantuan untuk para korban.

"Di sosial media banyak beredar ada penyetopan kendaraan logistik dari Sulawesi Barat menuju ke Palu. Di Mamuju utara juga terjadi gempa bumi, mereka juga memerlukan bantuan. Itulah yang menyebabkan mereka menyetop kendaraan bantuan, oleh karena itu dalam mekanismenya dikawal pihak kepolisian," kata Sutopo pada wartawan, 1 Oktober 2018.

Jenis penjarahan kedua, menurut Endang, adalah dengan mengambil bahan kebutuhan pokok dari toko dan gudang. Kedua cara ini, menurutnya masih masuk dalam penjarahan untuk mempertahankan diri.

"Ini pun tidak bisa dibenarkan, tapi ini didorong kebutuhan bertahan hidup. Namun jika tidak ditangani secara serius bisa mengarah ke kriminal," kata doktor psikologi ini. Endang menegaskan bahwa penjarahan survival dan kriminal harus dibedakan.

"Dalam masyarakat selalu ada orang yang berniat buruk, tapi dalam kerumunan, niat buruk ini bisa menular dengan cepat. Kerumunan massa membuat orang merasa anonim sehingga kehilangan rasa tanggung jawab, dan mudah ikut-ikutan," kata dia.

Massa yang berkumpul bisa meningkatkan perilaku instingtif, yakni ketika seseorang bertindak tanpa pikir panjang. Warga bisa lebih mudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak akan dilakukannya dalam kondisi biasa.

Untuk mencegah dan menghentikan menyebarnya perilaku ini, perlu ketegasan.

"Negara dan pemerintah harus punya cara untuk mengatur dan mengendalikan situasi agar muncul ketenangan," kata Endang. Masyarakat pun harus menyadari bahwa penjarahan akan menjadi bencana tambahan, karena korban penjarahan juga korban tsunami.

Meski demikian Endang berpendapat bahwa fenomen ini mencerminkan situasi sosial masyarakat daerah bencana.

"Penjarahan dalam kondisi bencana tidak bisa disimpulkan begitu saja sebagai fenomena yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat. tapi tingkat keparahannya dipicu oleh faktor sosial berkepanjangan yang belum tuntas," kata dia.

Pada Selasa 2 Oktober, Polisi telah menangkap 45 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan minimarket, gudang dan ATM di Palu, demikian dikutip dari Kompas.

Terjadi di seluruh dunia

Penjarahan memang tidak jarang ditemui setelah suatu kejadian bencana di seluruh dunia. "Penjarahan juga terjadi di negara maju, seperti Amerika dan Jepang, padahal tingkat sosial ekonominya dan awareness sudah lebih baik," kata Endang.

Studi kasus yang dilakukan oleh Tatsuya Nogami dari Asosiasi Manajemen Kebakaran dan Krisis di Tokyo (2018) mengaitkan penjarahan dengan bagaimana manusia bersikap ketika mereka tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Penelitian yang dimuat dalam buku Integrating Disaster Science and Management: Global Case Studies itu menyebutkan beberapa contoh.

Di Inggris, misalnya, polisi sempat menyelidiki kasus penjarahan di properti milik para korban banjir di Yorkshire tahun 2015. Lalu setelah badai Katrina menghantam New Orleans, Amerika Serikat, pada tahun 2005, banyak laporan media mengenai penjarahan.

Di Cile, setelah bencana alam tahun 2015 terjadi penjarahan besar-besaran sehingga Presiden Cile saat itu, Michelle Bachelet, memperingatkan bahwa penjarahan "adalah tindakan kriminal yang tidak bisa ditoleransi".

Bahkan Jepang, yang menurut Nozami tidak punya banyak isu sosial sebelum bencana, pun tak lepas dari kasus penjarahan.

Sekitar US$5,8 juta dicuri dari ATM di supermarket dan bank lokal di tiga daerah di Jepang setelah gempa Tohoku pada 11 Maret 2011. Gempa 9 SR ini menghancurkan reaktor nulir Fukushima sehingga daerah di sekitarnya ditutup untuk umum. Kondisi itu justru dimanfaatkan oleh para pencuri yang menjarah rumah dan toko yang kosong.

"Kami memperkirakan bahwa penjarahan dan tindakan kriminal lainnya meningkat dalam situasi pascabencana, itu lebih karena penjarah dan para kriminal lainnya bisa melakukan tindakannya tanpa dihukum dalam situasi bencana," demikian ditulis dalam jurnal tersebut.

Ini terkait dengan sikap manusia dalam situasi anonim ketika dia tak akan dimintai pertanggung jawaban. Menurutnya, manusia pada umumnya bisa saja melakukan tindakan yang melanggar hukum jika mereka merasa berada dalam situasi tanpa pengawasan.

Namun menurut Nogami, penjarahan setelah bencana punya sifat yang berbeda dibanding penjarahan massal yang terjadi karena pengaruh politik.

Menurutnya hanya sebagian kecil penjarahan dilakukan oleh individu yang rentan melakukan kegiatan kriminal. Sebagian besar penjarahan justru penjarahan yang bisa "dijustifikasi", yaitu ketika para korban mengambil makanan dan bahan kebutuhan pokok di supermarket.

Penelitian Nogami juga menjelaskan bahwa terkadang frekuensi dan dampak perilaku penjarahan terkadang bisa dibesar-besarkan oleh media.

https://www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-45706329

Ternyata ada adegan tembak-menembak nya bray di Palu kmrn

Itu gempa yg di Jepang beneran ada penjarahan jg ya bray?!

Pdhl td aye sdh memuji antrian warga Jepang saat gempa di grup WA

Eh ternyata ada penjarahan juga