TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat soal alasan pemerintah mengimpor beras. Hal itu Darmin sampaikan usai Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Akmal, bertanya saat rapat di DPR.

Baca juga: Darmin Nasution: Stok Beras sampai Musim Panen Februari 2019 Aman

"Ibu dan bapak yang terhormat, kenapa kami mengimpor beras tahun ini praktis 2 juta ton, walaupun ada juga yang tidak berhasil dari 2 juta itu, realiasinya 1,8 juta," kata Darmin di Gedung DPR, Rabu, 6 September 2018.

Darmin mengatakan sebetulnya pada waktu Indonesia menghadapi 2015 saat terjadi el nino yang parah. Pemerintah khawatir kejadian tersebut terulang seperti tahun 1998, di mana pada 1997 terjadi El Nino.

"Waktu itu pemerintah tahun 1998 yakin betul bahwa kita cukup berasnya. Apa yang terjadi? Kurang dan yang namanya di supermarket beras datang langsung diserbu. Kalau masih ingat itu situasi agak kacau," kata Darmin. "Nah bapak tau berapa akhirnya kita mengimpor beras supaya dia tenang pada 1998, itu hampir 7 juta ton".

Menurut Darmin tadinya pada 2015, pemerintah punya ke kekhawatiran itu, sehingga begitu Oktober langsung impor, tapi ternyata kebutuhannya tidak terlalu banyak.

Awalnya, kata Darmin pemerintah merencanakan impor beras 1,5 juta ton, akhirnya yg diimpor hanya sekitar 900 ribu ton dan datang pada tahun depannya 2016 kira-kira sisanya 600 ribu ton. Angka itu, kata Damrin sebenarnya rendah, padahal tadinya tinggi atau selalu di atas 1 juta ton.

Pada 2017, kata Darmin memang pemerintah awalnya yakin. "Karena menteri teknis bilang, siap, dengan membawa penggede-penggede panen dan mengatakan panen banyak," kata dia. Tapi, bulan Oktober 2017 tahu-tahu harga beras meledak.

"Kami kemudian dalam kepanikan itu supaya jangan sampai, kalau panen Maret 2018 jelek, maka bisa chaos, itu sebabnya kami siapkan impor supaya jangan sampai ada masalah dengan pangan," ujar Darmin.

Menurut Darmin salah satu yang juga menjadi alasan pemerintah memutuskan impor beras 2 juta, karena melihat target pembelian Bulog dari pasar dalam negeri. Target yang ditetapkan kepada Bulog dari akhir tahun lalu sampai Juni Bulog bisa menyediakan stok dari dalam negeri sebanyak 2,2 juta ton.

"Begitu kami lihat Maret angkanya cuma 200-300 ribu dan sampai hari ini pun pembelian beras bulog dari dalam negeri tidak melampaui 900 ribu ton. Itu dia pak, dalam situasi begitu, tidak ada kemungkinan lain kecuali impor. kenapa? Karena akan kurang ini," ujar Darmin.

Darmin mengatakan, saat itu pemerintah mengetahui kebutuhan sampai akhir tahun masih kurang. "Tidak akan mampu membagikan rastra, tidak akan mampu operasi pasar, jadi itu dia pak, kita betul-betul sangat tidak nyaman, tapi padahal kita, bukan kita semua, ada menteri kita yang bilang 'cukup, lebih', tapi ya sudah," kata Darmin.

Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut bahwa impor bukan lah barang haram apa lagi bila tujuannya untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Impor beras misalnya, juga bukan kali pertama dilakukan pemerintah.

Enggar memuji kondisi tahun politik 2014 silam di mana harga beras terpantau stabil. Hal itu tak lepas dari kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu yang berani mengambil keputusan impor beras 2,5 juta ton.

"Tahun 2013 -2014 Indonesia pernah impor beras sebesar 2,5 juta ton dan clear nggak ada gejolak," kata dia.

Baca juga: Cerita Mendag Ada 2 Pabrik Infus Tutup Karena Dilarang Impor Garam

Kemudian di beberapa tahun sebelumnya, ketika Menteri Perdagangan masih dijabat Thomas Lembong, Indonesia juga mengimpor 1,5 juta ton beras di tahun 2015-2016.

"Kemudian di tahun 2015- 2016 kita impor 1,5 juta ton karena El Nino. Kemudian memang dari impor dan produksi yang ada 2016 akhir dan 2017 awal menjelang akhir kita cukup sehingga tidak ada impor. Tapi, di saat akhir memang ada kekurangan dan harga beras naik, ya (akhirnya) kita impor 250 ribu ton," kata dia.

Ia menjelaskan kesepakatan akan adanya impor beras dilakukan setelah adanya Rapat Koordinasi antar menteri.

"Keputusan yang diambil, pada waktu bulan Juli dan Agustus di kantor Wakil Presiden Jusuf Kala adalah, kalau stok Bulog di bawah 1 juta ton dan kenaikan harga beras di atas 10% maka kita harus impor," ujar dia.

Karena itu, Enggar mengatakan, impor tak perlu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Ia pun menepis anggapan bahwa keputusan impor beras dilakukan berdasarkan pesanan negara produsen beras dengan iming-iming imbalan.

Baca juga: Enggar: Era Pak Rizal Impor Beras Tunjuk Langsung, Sekarang Tender

Karena, proses pengadaan beras berlangsung dengan cara tender terbuka yang tak memungkinkan pihak pemerintah campur tangan untuk mengambil keuntungan secara finansial.

"Bagaimana saya mau mengutip (mengambil keuntungan dari impor beras), kalau proses tendernya itu lelang terbuka. Kala saya mengutip, itu sama saja dengan saya jalan kaki mengantarkan diri saya ke penjara," tandas Enggar.

SUMBER
https://bisnis.tempo.co/read/1124300...s/full&view=ok