Jakarta – Bakal calon wakil presiden Kiai Ma’ruf mengungkapkan, Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan tanah kepada konglomerat. Hal tersebut diutarakan saat memberi sambutan di acara pembekalan caleg Partai NasDem.

“Pak Jokowi pernah bilang sama saya. Saya tidak pernah kasih 1 hektare pun (tanah) kepada konglomerat. Jadi, yang ngasih itu bukan Pak Jokowi. Orang yang sebelumnya itu. Saya tidak tahu orang sebelumnya. Pokoknya sebelum,” ujar Kiai Ma’ruf, pendamping Jokowi di pemilihan presiden 2019, Minggu (2/9).

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan caleg DPR dari Partai NasDem. Pernyataan tersebut juga sebagai jawaban atas isu tanah yang menyerang Presiden Jokowi.

“Jadi, makanya ketika ada orang yang mengatakan banyak tanah-tanah dikuasai sekelompok masyarakat, itu tidak benar,” tuturnya.

Kiai Ma’ruf pun menceritakan apa yang disampaikan Presiden kepadanya soal tanah tersebut. Menurutnya, pembagian lahan atau tanah saat ini hanya sisa dari apa yang telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.

“Kalau beliau (Jokowi) mengatakan, saya justru sisa yang tersisa sebanyak 12,7 hektare ini akan saya bagikan kepada koperasi-koperasi,” tuturnya lagi.

Selama memimpin, Presiden Jokowi tidak pernah memberikan tanah kepada konglomerat. Justru, saat ini Presiden sedang berusaha untuk menciptakan formula baru.

Menurut Kiai Ma’ruf, formula baru ini merupakan resep untuk mengatasi persoalan tanah sekaligus membentuk arus ekonomi baru. Langkah tersebut adalah Presiden akan mengolaborasikan pemilik tanah dan pengusaha kuat untuk membangun satu usaha bersama.

Langkah tersebut, Kiai Ma’ruf menambahkan, sedianya jangan dibenturkan dengan isu penguasaan tanah oleh pihak asing.

Seperti diketahui, awal 2018, isu penguasaan tanah oleh asing sempat memanas. Adalah Hanafi Rais, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang menyorongkan isu bahwa 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang.

Dia pun mencatut informasi tersebut berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2015. Sayangnya, Bank Dunia membantah pernyataan tersebut.

Rodrigo A. Chaves, Country Director World Bank for Indonesia, menegaskan Bank Dunia tak pernah menerbitkan laporan semacam itu.

“Bank Dunia tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar,” ujar Chaves beberapa waktu lalu.

Bahkan, ia menganggap kebijakan tanah Jokowi bagus karena menormalisasikan kepemilikan tanah. “Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu,” ujar Chaves.

Sumber