Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, mempertanyakan banyaknya tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Gembong menilai, pembentukan banyak tim itu hanya akan menghabiskan anggaran.
"Yang pasti penghamburan duit rakyat sudah pasti. Tidak cerdas dalam memanfaatkan alokasi anggaran," kata Gembong di DPRD DKI Jakarta, Senin (20/8/2018).
Gembong mencontohkan pembentukan Tim Pertimbangan Monas yang bertugas membuat kajian terhadap acara-acara yang ada di Monas. Menurut dia, Tim Pertimbangan Monas tidak perlu ada karena sudah ada Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas yang memiliki tugas serupa.
"Kalau tugasnya untuk menyortir kegiatan kenapa musti bikin tim? PHL (pekerja harian lepas) saja bisa. UPT monas kurang tenaga bisa ditambahin kan? Itu saja kan, memaksimalkan organiasai yang sudah ada," kata Gembong.
Gembong juga menyayangkan, anggota tim menduduki posisi yang tidak sesuai dengan kompentsinya. Menurut dia, sejarawan sekelas JJ Rizal misalnya tak perlu mengurusi penyortiran acara yang diselenggarakan di Monas.
"Masak JJ Rizal disuruh nyortir kegiatan? Profesionalitasnya kan sayang dipakai kayak gitu," lanjut Gembong.
Ia menyarankan Anies untuk memaksimalkan satuan kerja yang ada. Ia khawatir pembentukan organisasi baru justru akan tumpang tindih.
"Kenapa mesti bikin organisasi baru lagi yang ujungnya hanya satu, menghamburkan duit rakyat?" kata dia.
Ada 14 tim tercatat dibentuk Pemprov DKI Jakarta selama 10 bulan Anies menjabat. Tim-tim tersebut dibentuk guna percepatan penyelesaian suatu permasalahan tertentu.
Ke-14 tim itu yakni =
1. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)
2. Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah
3. Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta
4. Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional
5. Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian
6. Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum
7. Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
8. Tim Pelaksanaan Program OK Otrip
9. Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu
10. Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018
11. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
12. Badan Promosi Pariwisata Daerah
13. Pusat Informasi, Promosi, dan Kerjasama Investasi
14. Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
https://megapolitan.kompas.com/read/...anya-hamburkan
Komeng TS =
Sudah ada KPK masih bikin KPK DKI dan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018. TGUPP pun ada bagian korupsi. Luar biasa bukan anggaran yang terserap ?
