Wacana lesser evil mengemuka jelang Pilpres 2019.



Deklarasi pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin menimbulkan kekecewaan bagi beberapa orang. Jokowi yang semula menjadi ikon perubahan di Pilpres 2014, tampak tidak lagi sama. Sang kandidat petahana tampak tidak lagi mampu membendung arus politik yang terus-menerus menerpa dirinya, sehingga harus mengubah strategi.

Perubahan Jokowi ini membuat banyak orang mempertimbangkan secara serius untuk tidak lagi memilih Jokowi di 2014. Mereka seperti menganggap harapan yang ditawarkan Jokowi di 2014sirna melalui satu pengumuman di penghujung senja. Secara spesifik, sosok Ma’ruf Amin juga menjadi faktor khusus yang membuat banyak pemilih Jokowi berniat hengkang.

Koalisi dan pendukung setia Jokowi tampak khawatir dengan indikasi-indikasi tersebut. Mereka berharap agar pemilih-pemilih Jokowi di tahun 2014 tidak pergi dan memilih golput atau bahkan memilih kompetitornya. Untuk itu, mereka membangun sebuah narasi bahwa Jokowi adalah the lesser evil (yang paling tidak jahat/merusak) dari kandidat-kandidat yang ada.

Strategi seperti itu lazim terjadi dalam politik elektoral dunia. Pertanyaannya adalah, apakah strategi seperti ini akan efektif di Pilpres 2019? Mengapa narasi seperti ini yang digunakan beberapa pendukung Jokowi untuk melindungi kandidat pujaannya?


Membangun Wacana Moral
Wacana tentang lesser evil umumnya mengemuka di saat ada dua pilihan yang dianggap evil (jahat) atau amoral. Jika dihadapkan dengan pilihan tersebut, ada prinsip untuk memilih salah satu yang dianggap paling kurang jahat atau kurang amoral.

Salah satu yang membahas wacana lesser evil ini adalah pemikir asal Jerman Hans Morgenthau. Menurutnya, hal yang terbaik yang dilakukan manusia adalah meminimalisasi amoralitas intrinsik dari politik. Oleh karena itu, strategi moral dari politik adalah mencoba untuk memilih lesser evil atau pilihan yang lebih tidak jahat.


Umumnya, wacana ini digunakan untuk dihadapkan dengan gelombang golput. Dalam kadar tertentu, ada label moral bahwa memilih yang terbaik di antara yang terburuk dianggap lebih baik daripada tidak memilih sama sekali. Golput kerap dinarasikan sebagai bukan solusi jika dihadapkan pada pilihan yang mengandung unsur moral.

Seringkali, wacana moral ini digunakan oleh tim kampanye kandidat tertentu untuk mengarahkan pilihan orang kepada kandidat mereka. Hal ini digunakan untuk menyerang kubu lawan karena dianggap sangat buruk atau the greater evil. Untuk menghindari greater evil tersebut, maka kandidat yang mereka junjung harus dipilih.

Wacana tersebut tampaknya mulai mengemuka dan digunakan oleh pendukung-pendukung Jokowi di media sosial. Terlihat bahwa ada narasi bahwa memilih Jokowi lebih luhur secara moral ketimbang golput di Pilpres 2019.

Narasi tersebut mengemuka setelah Jokowi mengumumkan cawapresnya, yaitu Ma’ruf Amin. Pendampingnya tersebut ternyata tidak disambut baik oleh banyak pihak, terutama dari kalangan kelompok pluralis dan pro-toleransi. Ma’ruf dianggap sebagai tokoh yang tidak ramah akan toleransi karena semasa menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kerap membuat fatwa yang merugikan kelompok-kelompok marjinal.

Jokowi kemudian dianggap sebagai politisi biasa oleh kelompok-kelompok pluralis tersebut. Sosoknya saat ini dianggap telah jauh berbeda jika dibandingkan dengan sosoknya yang hadir di Pilpres 2014. Kelompok ini kemudian mempertimbangkan secara serius opsi golput akibat perubahan Jokowi tersebut.

Para pendukung Jokowi tampaknya khawatir dengan indikasi golput kelompok tersebut. Oleh karena itu, mereka cepat-cepat membangun narasi lesser evil kepada kandidat junjungannya tersebut. Mereka membangun argumen bahwa Prabowo Subianto, kompetitor Jokowi, adalah sosok yang lebih berbahaya sehingga harus dicegah keterpilihannya. Memilih Jokowi, dalam konteks ini, dianggap sebagai solusi dari bahaya tersebut dan lebih bermanfaat ketimbang golput.


Pertentangan Wacana
Wacana tentang lesser evil sempat mengemuka di Amerika Serikat (AS). Pada gelaran Pilpres AS 2016, diskursus ini sempat digunakan untuk memilih salah satu di antara Hillary Clinton dan Donald Trump. Kedua kandidat tersebut dianggap sebagai politisi pada umumnya dan tidak akan banyak memberi perubahan di AS.

Label lesser evil kemudian dialamatkan kepada Clinton. Ia dianggap sebagai kandidat yang secara moral lebih baik di antara dua pilihan yang buruk. Dalam kadar tertentu, isu ini digunakan untuk menarik perhatian pendukung Bernie Sanders yang dikandaskan Clinton dan berniat untuk golput.

slippery slope politik appeasement jokowi:
buat apa milih jokowi, buat ngademin suasana, kalau milih calon yg satunya bakal lebih ngademin (karena mereka sumber ributnya), why choose lesser evil folks, why not choose to appease the bigger evil?
— Mr. Teatime #2019SiapGolput (@tsetiady) August 10, 2018

Banyak orang yang kemudian mempertanyakan kondisi moral Clinton sendiri ketika dihadapkan dengan Trump. Bagi mereka, Trump dan Clinton sama-sama evil, hanya saja mereka memiliki ancaman yang berbeda.

Meski sempat mengemuka, wacana ini juga sempat dibantah. Salah satu penentang dari gagasan tersebut adalah pemikir terkemuka di dunia, Noam Chomsky. Kritik yang dikemukakan oleh Chomsky adalah soal moralitas. Dalam wacana tersebut, ia mempertanyakan label greater evil karena kerap diberikan kepada kandidat lain hanya karena kandidat tersebut tidak disukai.

Kritik juga diberikan oleh kandidat presiden dari Partai Hijau, Jill Stein. Menurutnya, strategi dengan wacana itu adalah strategi yang justru dapat berujung dengan kekalahan. Alih-alih membuahkan hasil, menurutnya strategi itu justru memberikan jalan kepada greater evil untuk menang.

Strategi dengan lesser evilism ini nyatanya tidak cukup untuk mengantarkan Clinton ke Gedung Putih. Sosok yang diwacanakan lebih jahat, Trump, ternyata pada akhirnya justru menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Negeri Paman Sam.


Lesser Evil vs Greater Good
Wacana lesser evil untuk Jokowi ini tergolong problematik. Terlihat bahwa strategi berbau moral ini tidak selamanya berhasil menarik perhatian pemilih. Apalagi, jika yang disasar adalah kelompok pemilih rasional yang berniat untuk golput.

Problem berikutnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Chomsky. Bagaimana bisa kompetitor Jokowi dianggap sebagai greater evil hanya karena tidak disukai oleh para pendukungnya? Tidak ada landasan moral pasti untuk memberi cap tersebut. Hal ini selain secara moral bermasalah, narasi serupa bisa digunakan oleh kubu lawan untuk melawan Jokowi.

Masalah berikutnya adalah walau bagaimanapun, evil is evil, jahat tetaplah jahat. Jika merujuk pada James Robertson dalam tulisannya di Jacobin Magazine, tidak ada lesser evil. Yang ada hanyalah dua ancaman yang berbeda. Maka, walau bagaimanapun, Jokowi akan tetap dianggap sebagai kandidat yang jahat jika menggunakan strategi seperti ini.

Jadi kalo mau cegah suara Jokowi hilang, jangan main di lesser evil dan semacamnya. Bisa nggak replicate Jokowi 2014? Nggak gampang lho.
Jangan juga bilang "yang kita pilih presiden". Pilihan cawapres itu jadi ujian apakah politik udsh berbeda atau masih sama
— Ari Perdana (@ari_ap) August 12, 2018

Idealnya, pendukung Jokowi – atau kandidat mana pun – tidak terlalu jor-joran menggunakan wacana lesser evil tersebut. Jika merujuk pada Stein, janganlah memilih lesser evil, tapi pilih the greater good atau kebaikan yang lebih besar.

Narasi tersebut tergolong lebih aman dan mudah untuk dibangun. Secara filosofis, the greater good ini termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh filsuf-filsuf kenamaan seperti Aristoteles. Aristoteles menggunakan istilah common interest atau kepentingan bersama ketimbang greater good. Terlepas dari apapun itu, kebaikan bersama harus menjadi tujuan utama dalam politik, ketimbang pasrah mencari yang terbaik dari yang terburuk.

Oleh karena itu, idealnya Jokowi dan pendukung-pendukungnya harus lebih banyak menarasikan diri sebagai sosok yang akan membawa kebaikan bersama tersebut. Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar narasi greater good ini lebih mengemuka ketimbang lesser evil semata.

Pada Pilpres AS  2016, Bernie Sanders menjadi kandidat yang menentang narasi lesser evil tersebut. Menurutnya masyarakat AS berhak lebih dari sekadar terbaik dari yang terburuk. Oleh karena itu, ia hadir dengan berbagai narasi yang berbeda dan mengupayakan diri untuk terlihat mendahulukan kepentingan bersama atau greater good. Sanders fokus pada isu-isu keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan lingkungan, dan keadilan rasial yang memang dibutuhkan masyarakat AS.

Akan sangat bermanfaat jika pendukung-pendukung Jokowi lebih fokus pada isu-isu kebijakan seperti yang dilakukan oleh Sanders. Ada banyak kepentingan masyarakat yang harus disentuh karena merupakan kepentingan dan kebaikan bersama. Strategi ini berpotensi membuat Jokowi terlihat lebih baik, alih-alih hanya menjadi yang terbaik di antara yang terburuk. 






Tulisan ini pertaa kali tayang di Pinterpolitik.com
Sumber: Jokowi, the Lesser Evil?