JAKARTA - Pembangunan masif infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir diyakini dapat mendorong perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan menstabilkan harga barang. Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas N Zubir mengatakan, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memperlancar distribusi, sehingga harga barang tidak melompat tinggi.

"Apabila kegiatan distribusi terhenti atau terhambat, maka penyaluran barang tidak akan berjalan lancar dan harga barang-barang di daerah tujuan menjadi meningkat. Akibatnya daerah produsen akan menurun pendapatan-nya dan masyarakat ditempat tujuan akan resah karena harga akan naik," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Distribusi merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan usaha penyampaian/penyaluran barang atau jasa produsen kepada konsumen, atau dalam kata lain adalah memindahkan hasil produksi dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Sementara, Inas menjelaskan, distribusi membutuhkan alat angkut yang mudah dan cepat agar barang produksi segera tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu dibutuhkan berbagai infrastruktur untuk menunjang alat angkut distribusi tersebut, yakni jalan, pelabuhan dan bandara.

"Melalui distribusi yang yang cepat dan mudah maka ekonomi masyarakat akan tumbuh bukan saja di daerah produsen tapi juga disekitar infrastruktur yang dibangun," tutur dia.

Konsistensi pertumbuhan ekonomi ini, menurut Inas, karena pemerintah telah mengambil keputusan tepat membangun infrastruktur di saat perekonomian global lesu.

Pada saat ekonomi global lesu sejak tahun 2013, sulit untuk mencari negara pembeli produk ekspor Indonesia. Sementara infrastruktur adalah non-tradable goods atau komoditas yang tidak perlu dijual, ujarnya.

“Tetapi bisa memberikan dampak lebih luas saat ekonomi dunia melambat,” jelas dia.

Inas menambahkan, pembangunan infrastruktur tak hanya untuk menstabilkan harga barang, tapi juga pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah, mengurangi pengangguran, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, menjaga kesinambungan kegiatan produksi, serta mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen.

"Adanya tanggapan terhadap pidato Presiden di sidang paripurna MPR 16 Agustus 2018 dari salah seorang politisi yang mengatakan bahwa rakyat tidak mungkin dikasih makan beton menjadi lelucon yang tidak lucu. Menunjukan minimnya pengetahuan dan wawasan politisi tersebut, apalagi yang bersangkutan adalah anggota DPR," pungkasnya.

SUMBER:
https://ekbis.sindonews.com/read/133...-ri-1534481686