medio 50an adalah sebuah awal yang berat bagi sebuah bangsa yang baru lahir macam Indonesia. baru berumur jagung, indonesia sudah dihadapkan terhadap beberapa masalah yang mendasar salah satunya adalah ekonomi. sebuah negara akan dikatakan berdaulat jika mampu menghidupi dirinya sendiri. sisi ekonomi pada masa itu belum mendapat perhatian penuh oleh orde lama. pada masa itu, masih masanya mendengungkan nasionalisme dengan ciri utama mengedepankan prestasi militer dan angkatan bersenjata. sedangkan untuk perekonomian Indonesia masih goyah. untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang dirumuskan khususnya dalam hal ekonomi. usaha yang dilakukan adalah berusaha untuk mengangkat derajat perekonomian bangsa yang mengajak masyarakat bumiputera indonesia menjadi pionirnya dan menjadi pemimpinnya. pemerintah berusaha menggenjot sektor-sektor perekonomian dan mendorong terciptanya pelaku usaha yang diharapkan berasal dari masyarakat bumiputera Indonesia. usaha ini sesuai dengan semboyan Bung karno yaitu menjadi tuan di tanah sendiri. oleh karena itu pemerintah akan berusaha merangsang tumbuhnya pengusaha lokal dengan cara melakukan penyaluran kredit bantuan dana bagi para pengusaha lokal bumiputera. program awal ini dinamakan program benteng yang mengutamakan bantuan pada pengusaha lokal untuk merangsang perushaannya. program ini dijalankan pada masa kabinet Natsir (1950-1951).




namun masalah besar muncul menghambat program pemerintah ini. hal itu terjadi karena mereka orang bumiputera lokal masih belum memiliki kompetensi dalam mendirikan ataupun menjalankan perusahaan. jika pemerintah memaksakan menjalankan program tersebut makan akan menjadi sangat beresiko. dana yang disalurkan akan terbuang sia-sia jika terjadi kemacetan dalam usaha akibat kurang berkompetensinya masyarakat bumiputera saat itu. ahirnya program banteng ini di batalkan menyusul jatuhnya kabinet natsir. belajar dari pengalamannya, pemerintah berusaha menggandeng rekanan pihak ketiga yaitu mereka para pengusaha Tionghoa yang pada masa kebijakan program benteng dikesampingkan. pengusaha tinghoa sudah sejak lama dikenal keuletannya dan banyak dari mereka yang sukses bahkan sampai level internasional. pemerintah berusaha menggandeng para pengusaha Tionghoa dalam kebijakan strategis pemerintah ini.




sistem ini dijalankan guna memajukan perekonomian nasional yang terpuruk akibat beragam kebijakan yang salah diterapkan di Indonesia. pemerintah mencoba menggabungkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk kemajuan bangsa. dirumuskanlah kebijakan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo. usulan ini diterima oleh seluruh anggota dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. isi kebijakan dari sistem ekonomi ini adalah pengusaha tionghoa memberikan pelatihan dan juga tanggung jawab pada pengusaha lokal indonesia dengan menempatkan mereka pada posisi staf di dalam perusahaaan mereka. setelah dirasa mampu melakukan menejerial pada perusahaan, maka masyarakat bumiputera diberikan bantuan kredit dan juga lisensi (ijin) untuk mendirikan perusahaan sendiri. selain itu pengusahan tionghoa juga diberikan kredit dan juga lisensi untuk mendirikan perusahaan. pemerintah menjamin pengusaha lokal akan mendpaatkan perlindungan dan keistimewaan dari pemerintah. hal ini dilakukan supaya pengusaha lokal dapat bersaing dengan perusahaan swasta asing lainnya.




dengan keunikannya ini, sistem ekonomi ini dinamakan sebagai sistim ekonomi Ali Baba. sistim ekonomi ini memadukan peran antara pengusaha lokal dengan pengusaha Tionghoa. terminologi Ali ditujukan untuk para pengusaha lokal dan baba untuk menunjukan para pengusaha tionghoa. kebijakan ini utamanya adalah merangsang perekonomian lokal indonesia dengan memberdayakan masyarakat bumipytera indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan perekonomian indonesia melalui perusahaan-perusahaan nasional. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional diharapkan dapat merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi yang lebih nasional. ciri utama orde baru adalah dengan mengutamakan kepentingan nasional dan berusaha mengutamakan peran masyarakat lokal. namun pemerintah juga sadar kualitas sdm lokal masih belum bisa bersaing banyak oleh karena itu pemerintah membutuhkan bantuan pengusaha Tionghoa yang telah berbisnis sejak lama bahkan sebelum Indonesia ada.




Sistem ekonomi ini lebih menekankan pada kebijakan indonesianisasi yang mendorog tumbuh berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Sistem Ali-Baba pada awalnya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para pengusaha agar bisa memajukan perekonomian indonesia waktu itu dengan cara pemberian dana segar pada pengusaha tersebut. namun akibat kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah malah program ini berbalik menyerang pemerintah. awlanya program ini berjalan sebagaimana mestinya namun berubah ketika muncul indikasi bahwa pengusaha lokal hanya dijadikan boneka oleh para pengusaha tionghoa supaya bisa terus mendapatkan dana kredit untuk perusahaanya. sedangkan perushaan milik rakyat bumiputera kurang berkembang dan terkesan berada di bawah perusahaan Tionghoa. Kredit yang digunakan ternyata tidak digunakan secara benar oleh para pengusaha pribumi (indonesia) dalam rangka mencari keuntungan tetapi malah dipindahkan kepada pengusaha tionghoa secara sepihak.





hal ini diperparah oleh pengusaha lokal yang menggunakan dana kredit yang diberikan pemerintah untuk kepentingan konsumsi bukan untuk menjalankan perushaannya. akibatnya banyak perushaan tidak bisa berjalan akibat macetnya biaya operasional dan perusahaan tidak bisa beroperasi. hal yang ditargetkan oleh pemerintah terhadap program Ali Baba ini melenceng jauh yang malah menyebabkan kas negara habis akibat macetnya kredit yang diberikan pemerintah. uang bantuan pemerintah malah menguap untuk konsumsi dan dialihkan kepada pengusaha tionghoa. akibat dari kebijakan ini berdampak panjang karena mendorong terjadinya sanering atau pemotongan nilai mata uang. kebijakan Ali Baba ahirnya dihapuskan seiring dengan tumbangnya kabinet Ali Sastroamidjojo I yang diakibatkan oleh pertentangan antar ideologi di dalam konstituante dan dalam pemerintahan tidak pernah terwujud kestabilan politik akibat dari pertentangan ideologi yang tak kunjung usai.



usaha yang dilakukan pemerintah saat itu sebenarnya sangat baik karena berusaha melakukan pemanfaatan secara serius terhadap potensi yang ada secara nasional dengan melibatkan beragam unsur yang ada. Kolaborasi Ali dengan Baba diharapkan hadir sebagai jawaban terhadap permasalahan ekonomi yang ada karena saat itu kaum bumiputera terlatih masih sedikit dna memerlukan bantuan ilmu dari pengusaha Tionghoa yang sudah berpengalaman. namun program yang telah dirancang sedemikian rupa harus hancur karena beragam penyelewengan yang ada. kedepannya semoga bisa terwujud kerjasama serupa namun tetap berada di koridor yang seharusnya dengan pengawasan penuh pemerintah yang dilakukan untuk tujuan kemajuan nasional.



SUMBER 1
SUMBER 2
SUMBER 3


mohon kritik dan saran agan semua
cendol dan bata diharapkan
silahkan share dan rate bila berkenan