Hiruk Pikuk PEMILIHAN PRESIDEN 2019sudah mulai menggema, banyak sekali isu-isu dan trending topic yang berseliweran di timeline dan lini massa. Namun kali ini TS akan mencoba mengulik sedikit strategi kecil dan pendapat pakar politik di Indonesia tentang Sang Petahana "Presiden Joko Widodo".

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) hampir dipastikan bakal maju lagi dalam laga kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP) kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 semakin meningkatkan kekuatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pesta demokrasi tahun depan. Kepastian ini bisa dilihat setidaknya dari soal dukungan partai politik (parpol) di parlemen seperti PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura, serta bonus dukungan dari parpol baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Selain itu, dibentuknya tim internal untuk mencari dan menyeleksi calon wakil presiden (cawapres) yang dikomandani Menteri Sekretaris Negara(Mensesneg) Pratikno juga makin menguatkan sinyalemen politik tersebut. Kini, Jokowi dihadapkan pada sejumlah pilihan soal sosok yang pas jadi calon wakil presiden (cawapres) baginya.

Cawapres Jokowi menjadi tema perbincangan menarik bukan saja karena dia akan menjadi  orang kedua yang akan mendampingi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih dari itu, secara politis, menjadi cawapres Jokowi juga bisa dimaknai sebagai investasi politik sekaligus bisa menjadi karpet merah untuk mengorbit sebagai capres dalam Pilpres 2024. Tentu, bila kemenangan diraih pada 2019.

Hal ini bisa dipahami, karena Jokowi sebagai petahana memiliki sumber daya politik yang besar sehingga menjadi magnet bagi para tokoh politik untuk bisa dipinang sebagai cawapres. Kondisi politik semacam ini hampir dipastikan dipahami semua parpol dan tokoh politik sehingga perebutan menjadi cawapres Jokowi tidak saja penuh kasak-kusuk tetapi juga bakal muncul beragam manuver.

Memilih cawapres tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, pemilihan bukan hanya mengkalkulasi persoalan sejauh mana misalnya pengalaman, kompetensi, dan integritas, melainkan juga mesti memperhitungkan dukungan parpol selain daya ungkit elektabilitas. Oleh karenanya, sudah pasti akan ada kerumitan serta berbagai konflik kepentingan yang bakal mengitari.

Penunjukan Mensesneg Pratiknosebagai ketua tim internal untuk mencari cawapres tentu telah dengan perhitungan matang. Penunjukan ini kemungkinan karena didasari oleh dua hal. Pertama, lantaran Pratikno bukan orang parpol yang diharapkan dapat bekerja bebas dari kepentingan serta independen dalam memilih cawapres. Kedua, karena Pratikno merupakan orang dekat Jokowi sehingga lebih memahami keinginan dan harapannya.

Dengan demikian, ia diharapkan bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan seleksi yang tidak sekadar menyodorkan sosok tokoh cawapres yang tidak hanya menarik secara politis tetapi juga menimbang perihal integritas, rekam-jejak, serta persoalan komitmen kebangsaan.

Pertama, memahami tantangan zaman. Tokoh yang dipilih tentu harus memiliki wawasan ke depan, khususnya untuk periode 2019-2024 adalah bagaimana Indonesia diproyeksikan. Misalnya, soal ledakan informasi, tren ekonomi-politik global,  fenomena milenial, dan lainnya. Ini karena tantangan ke depan bukan makin mudah, melainkan kian pelik dan rumit, sehingga membutuhkan cawapres yang peka terhadap tantangan zaman. Sosok cawapres demikian tentu akan menjadi nilai plus serta menambal kekurangan dalam menjalankan roda kepemimpinan jika nanti terpilih.

Kedua, kepemimpinan. Kebutuhan ideal mengenai sosok cawapres dilihat dari pengalaman, integritas, dan chemistry, merupakan kriteria yang tak bisa dinafikan. Ini karena kepemimpinan efektif tidak akan lahir dari pasangan yang dipaksakan, tetapi karena memahami pengalaman, integritas, dan memiliki persamaan pandangan. Dengan demikian, harapannya akan terjadi duet kepemimpinan yang saling mengisi dan bisa bersinergi dalam mewujudkan cita-cita founding father. Betapa gaduhnya, jika misalnya presiden dan wakil presiden kerap tidak sejalan sehingga menciptakan pemerintah yang tidak efektif. Karena itu, soal pengalaman, integritas, dan chemistry mesti menjadi pertimbangan sehingga bisa melahirkan kepemimpinan yang efektif bekerja melayani masyarakat.

Ketiga, kebutuhan politis. Dengan tingkat elektabilitas di kisaran 50 persen sebagaimana dirilis oleh berbagai lembaga survei, Jokowi tentu belum bisa dikatakan aman. Namun, cawapres yang dipilih tetap tidak boleh hanya dilihat dari kebutuhan ideal tetapi juga punya daya ungkit elektabilitas sebagai vote getter mendulang dukungan pemilih. Sosok cawapres yang dipilih harus dipastikan dapat menambah dukungan suara dan memperbesar ceruk suara. Ia bisa dari tokoh parpol atau tokoh non-parpol tetapi mesti sosok yang marketable sehingga menambah nilai jual dalam menggandakan dukungan.

Ketiga kebutuhan tersebut hendaknya menjadi paket yang tak bisa dipisahkan sehingga tidak saja menguntungkan secara politis bagi Jokowi tetapi juga bermanfaat bagi publik. Dengan demikian, sosok cawapres Jokowi tak sekadar relevan secara politis, tetapi juga menjawab tantangan bangsa-negara ke depan.

Pengamat Politik Universitas Agung Tirtayasa (Untirta), Leo Agustinomenilai, Jokowi menurutnya punya tiga strategi dalam menentukan pilihan. Pertama, Jokowi saat ini sedang memainkan ritme dengan baik dalam memilih pendampingnya. Jokowi tak mau terburu-buru 'mencomot' salah satu nama yang banyak beredar sebelum mendapat sinyal dari PDIP.

"Pak Jokowi tidak ingin mendahului untuk mendeklarasikan sebelum ada sinyal dari PDIP," ujar Leo.

 

Selain itu, Leo menilai ada kecenderungan kuat Jokowi ingin melakukan hal yang sama dengan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat periode ke-2 dengan mengusung calon wakil presiden dari nonpartai.

"Langkah ini akan menguntungkan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi. Sebab periode 2019-2024 adalah periode terakhir Jokowi. PDIP tidak ingin membuka peluang bagi partai lain untuk berkuasa pada periode 2024-2029," tuturnya. Atas dasar itu menurutnya ada kemungkinan cawapres Jokowi tak berasal dari partai politik.

Sedangkan strategi ketiga, Jokowi sengaja membiarkan begitu banyak nama yang 'mengitari' kontestasinya sebagai calon presiden. Jika sudah begitu, Jokowi dinilai akan mudah menunjuk salah satu dari nama di luar nama yang beredar. 

"Strategi terakhir yaitu, banyaknya calon wakil presiden yang “mengitari” Jokowi akan menjadi posisi tawar yang sangat tinggi baginya sehingga. Ia bisa mengajukan calon nonpartai dalam rangka menghindari melukai hati calon partai," kata Leo.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, pendamping Jokowi diimbau dari kalangan pemimpin umat yang memiliki sikap dan sifat toleransi yang tinggi kepada masyarakat. Alasannya, kata Hendri, melihat situasi nasional saat ini yang berkembang.

"Nah, bila untuk kondisi saat ini maka yang dibutuhkan Jokowi adalah seorang pemimpin umat yang kuat toleransinya. Tokoh ini harus diterima umat, paham ekonomi dan bersih dari cacat hukum parah," kata Hendri.

Hendri menambahkan, sebetulnya sosok itu terwakili dalam pribadi Wakil Presiden Indonesia saat ini, Jusuf Kalla (JK). Namun, memang hal tersebut harus terbentur dengan aturan konstitusi yang berlaku. Aturan itu tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945yang menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

"Mencari kriteria capres Jokowi sebetulnya mudah, sebab JK hampir memiliki semua yang dibutuhkan Jokowi, sehingga yang yang termudah adalah berkaca dengan JK," tutur Hendri.

Hendri menyebut, meskipun pemilihan Presiden masih tahun depan, sebaiknya, Jokowi beserta koalisi pendukung sudah memikirkan sosok Cawapres yang akan dijagokan dalam Pemilu 2019. Apabila tak cepat melirik calon atau sosok yang memiliki potensi, maka tak menutup kemungkinan, orang tersebut bakal menjadi lawan Jokowi di Pemilu 2019.

"Jokowi harus bergerak untuk mempertimbangkan wakilnya, sebab bisa saja dari nama-nama potensial menjadi lawan kuatnya pada pilpres 2019," tutup Hendri.

sumber: