Sejumlah siswa bersama walinya mengantre untuk mendaftar SMP di kantor Dinas Pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018). Pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru ini melahirkan praktik kecurangan baru, mengaku sebagai keluarga miskin.
Niat Pemerintah Pusat memberi kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan sekolah menjadi ladang kecurangan baru bagi pendaftar. Mereka, ramai-ramai mengaku miskin agar menaikkan peringkat calon siswa sehingga mudah diterima sekolah yang diinginkan.

Pemerintah Pusat memberikan porsi banyak buat calon siswa dari keluarga miskin. Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menyebut, kuota minimal untuk siswa keluarga miskin sebanyak 20 persen. Tanpa batas maksimal.

Namun, kelonggaran ini justru menjadi celah untuk calon siswa dengan agar peluangnya makin tinggi diterima.

Di SMK Negeri 1 Blora, seluruh pendaftar mengaku miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kepala SMKN 1 Blora Mariya menjelaskan, awalnya ada mendaftar tanpa SKTM.

Tapi berkas pendaftaran itu kemudian dicabut. Karena berdasarkan hasil seleksi, pendaftar tanpa SKTM peringkatnya di bawah, tergeser dengan pendaftar dengan SKTM.

Hasilnya, semua pendaftar di sekolah itu mengaku miskin. "Iya benar, memang ada sebagian, bukan sih tapi keseluruhan memang. Kondisi di lapangan seperti itu kami tinggal menjalankan," kata Mariya saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (7/7/18).

Demikian pula yang terjadi di SMK Negeri 2 Purwokerto. Menurut Ketua Panitia PPDB, Eko Priyono, seluruh calon siswa yang mendaftar di SMK Negeri 2 Purwokerto melampirkan SKTM. Panitia tak mampu memeriksa benarkah mereka miskin?

Tenaga panitia terbatas untuk mengecek apakah benar calon siswa dari keluarga miskin atau bukan. Tahun ini, sekolah itu menerima 510 siswa. Apalagi, banyak di antara calon siswa, tinggal di luar kabupaten.

Di Brebes, Panitia PPDB SMA Negeri 1 Brebes, membentuk tim untuk mengecek kebenaran SKTM.

Leksito Rini, Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Brebes menerima 78 pendaftar dengan SKTM untuk jurusan MIPA dan 50 pendaftar dengan SKTM untuk jurusan IPS. Setelah diperiksa 37 pendaftar jurusan MIPA dan 29 pendaftar jurusan IPS dicoret.

Ternyata banyak dari mereka justru keluarga kaya dengan rumah layak. Misal, juragan warteg di Jakarta, pedagang bawang, bahkan memiliki mobil pribadi. "Selain rumah bagus dan berkeramik, perabotan di dalamnya juga mewah. Ada mebel ukir dan sofa mewah, memiliki motor lebih dari satu," ujar Rini, Sabtu (7/7/2018).

Jengah dengan banyaknya SKTM ini, Priyanto Muda Prasetya seorang orang tua siswa yang gagal lolos dalam PPDB di SMK Negeri 1 Blora, memilih lapor ke polisi. Dia menengarai SKTM yang ada tidak sesuai fakta.

"Indikasinya itu jelas SKTM-nya abal-abal, alias aspal. Angka kemiskinan di Blora kan cuma 13 persen, mosok dari sekian banyak murid hampir 100 persen pakai SKTM semua," katanya kepada detikcom, Sabtu (7/7/18).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sabtu (7/7/2018) menyatakan, meminta sekolah mengecek SKTM peserta PPDB. Sekolah jangan langsung menerima begitu saja tanpa verifikasi ke lapangan.

Hingga kini, kami baru menemukan pemberitaan maraknya SKTM di Jawa Tengah. Belum ditemukan banyaknya SKTM abal-abal di provinsi lain. Padahal, kuota minimal 20 persen siswa keluarga miskin ini berlaku nasional.

Apa imbasnya jika ketahuan menggunakan SKTM palsu?

Pasal 19 ayat 3 Peraturan Menteri tentang PPDB tersebut menyatakan, mereka yang kedapatan menggunakan SKTM palsu, akan dikeluarkan dari sekolah. Atau dicoret dari daftar calon siswa.

Jika masih bersikeras menggunakan SKTM palsu, maka akan dibawa ke proses hukum pidana.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-demi-sekolah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pengungsi Gunung Agung belum mau pulang

- Para terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya

- Vonis lebih ringan Rita Widyasari dan stafnya