Pembangunan di pulau karang Fiery Cross di Kepulauan Spratly, menurut citra satelit yang direkam pada 9 Maret 2017, yang dirilis oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI).(CSIS/AMTI/Digital Globe/Reuters)

SINGAPURA, KOMPAS.com - Perancis dan Inggris mengumumkan bakal mengerahkan kapal perang mereka ke kawasan Laut China Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan menteri pertahanan masing-masing negara dalam konferensi keamanan tahunan Shangri-La Dialogue di Singapura.

Menhan Perancis, Florence Parly, berkata satuan tugas maritim Perancis dan helikopter serta kapal Inggris bakal berlabuh di Singapura pekan depan.
Dilansir SCMP Senin (4/6/2018), dari Singapura, Parly menjelaskan satuan tugas tersebut bakal berlayar ke "wilayah tertentu" di Laut China Selatan.

"Setiap kali ada peringatan agar kapal perang kami menjauhi 'perairan teritorial', komandan bakal menjawab untuk terus maju," tegas Parly.
Dalam pandangannya, Laut China Selatan yang diklaim oleh China tersebut merupakan perairan internasional yang boleh dimasuki siapa pun.

Meski Perancis tidak mengklaim kawasan tersebut, menurut Parly pengerahan kapal perang itu bentuk kontribusi mereka untuk menegakkan komitmen bersama.

"Dengan penerapan kebebasan navigasi, kami juga menempatkan diri sebagai pihak yang gigih menentang segala bentuk klaim apapun di wilayah de facto," tegasnya. Senada dengan Parly,

Menhan Inggris Gavin Williamson menyebut bakal segera mengirimkan tiga kapal perang untuk menangkal "pengaruh merugikan". "Kami harus memastikan bahwa sebuah negara tetap harus berpegang pada aturan.

Terdapat konsekuensi jika melanggar," ulas Williamson. Direktur Pusat Kerja Sama Keamanan, Kolonel Senior Zhou Bo berkata, yang jadi pertanyaan Beijing adalah apakah kapal Inggris dan Perancis bakal berlayar hingga 12 mil laut di pulau yang dikuasai China. 

"Jika mereka masuk ke dalam kawasan 12 mil laut, maka China bakal menganggapnya sebagai provokasi yang disengaja," kata Zhou.
Sebelumnya, Menhan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis menyebut China telah melakukan intimidasi dan paksaan melalui militerisasi di Laut China Selatan.

Mantan jenderal di Korps Marinir AS itu menerima laporan bahwa China membangun fasilitas militer Kepulauan Spratly dan Paracel. Antara lain sistem rudal anti-kapal perang, sistem pertahanan anti-serangan udara, pengacak jaringan perangkat elektronik hingga penempatan pesawat pembom strategis.
"Meski China berkata sebaliknya, penempatan sistem persenjataan ini menunjukkan mereka bertujuan melakukan intimidasi dan paksaan," ujar Mattis. Ucapan Mattis kemudian dibalas oleh kepala delegasi China, Letjen He Lei, dengan menyebut komentar AS tak bertanggung jawab.

kompas