Pemerintah kurang presisi dalam melakukan perencanaan pengadaan, karena baru 38,4 persen barang dan jasa secara nasional menggunakan sistem elektronik, pada 2016. Bahkan ada 11.638 pengadaan yang belum terlaksana. Selain itu pada tingkat pemerintahan kota atau provinsi, Bengkulu menduduki posisi pertama terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan skor rata-rata 15,4 poin. Disusul Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Setidaknya ada 2018 pengadaan yang dilakukan Pemprov Bengkulu dengan pagu anggaran mencapai Rp 410 miliar. Sedangkan Sumsel, dari pagu anggaran Rp 1,38 triliun baru 744 pengadaan yang dilakukan. Keterlibatan publik dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan atau lembaga sangat diperlukan. Masyarakat dapat aktif memantau proses pengadaan barang dan jasa secara langsung dengan sistem e-katalog atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Karena peran crowd control masyarakat dapat mengurangi potensi-potensi yang ada.

Prinsip kebijakan publik sebenarnya sederhana. Masalah dan solusi harus nyambung, tidak boleh jangka sembung atau nggak nyambung. Jadi apa yang diminta dan dibutuhkan, kemudian disepakati, itulah yang harus diberikan. Dan dengan prinsip transparansi, e-budgeting, itu akan bisa dilihat oleh seluruh rakyat di negeri ini. Atensi Mendagri adalah jaga integritas dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-Planning dan e-Budgeting.



Sektor rawan korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas serta sektor perizinan. Kepala daerah harus melakukan penguatan dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan perizinan elektronik di daerah. Pemda harus terus tingkatkan kualitas APBD, tepat waktu dan prorakyat, serta perkuat fungsi Inspektorat Daerah.

Kata kuncinya, jika terjadi pengadaan barang yang sembarang dan cuma buang-buang uang apalagi jika terbukti koruptif, maka pelakunya wajib dijebloskan dan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Dan kepada siapapun, pembuat dan penentu kebijakan, jangan menggores arang kening hanya karena pengadaan barang yang sembarang yang bisa membuat rakyat berang bukan kepalang. Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu.



Setidaknya, ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek. Pertama, yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK). Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis. Kedua, dokumen riwayat harga perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Setelah itu, ada Standard Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen itu memuat data kualifikasi pengadaan. Berikutnya, ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan, hingga berita acara penetapan pemenang tender. Setelah itu, baru dibuat kontrak kerja dengan pemenang lelang.