Menteri Keuangan Sri Mulyani tak memungkiri anggaran negara mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan sangat rawan dikorupsi. Karena itu dia akan menerapkan sistem teknologi informasi atau online yang mencegah praktik makelar anggaran.

"Bahwa pengurusan anggaran mulai penyusunan anggaran sampai pelaksanaan anggaran selalu sangat mungkin dan rawan disalahgunakan," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Senin (7/5). 

Jumpa pers ini dilakukan seiring dengan penangkapan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, dalam kasus dugaan korupsi anggaran dana RAPBN-P tahun anggaran 2018. Yaya saat ini berstatus sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK.

Apalagi, kata Sri Mulyani, jumlah anggaran APBN tahun 2018 sangat besar. 

"Kita semua tahu jumlah anggaran dalam APBN kita tahun ini Rp 766 trilliun. Jadi jumlah anggaran yang luar biasa besar," ungkapnya. 

Penangkapan Yaya oleh KPK menjadi sebuah peringatan bagi Kemenkeu. 

"Tertangkapnya YP (Yaya), merupakan sebuah alarm kepada saya dan Kementerian Keuangan bahwa yang dilakukan YP merupakan praktik makelar anggaran," ujarnya.

Untuk itu, agar praktik makelar anggaran tidak terjadi kembali, Sri Mulyani akan membatasi pertemuan kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran secara perseorangan. Dia mendorong untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dengan sistem online.

"Pertemuan antara kementerian atau lembaga dalam penyusunan anggaran tidak perlu dilakukan secara perseorangan. Termasuk dalam hal ini di daerah. Banyak proses prosedur yang kita gunakan menggunakan IT, online," pungkasnya. 



Sumber : https://kumparan.com/@kumparannews/c...-sistem-online

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Sri Mulyani: Daerah Indonesia Timur Rawan Calo Anggaran

- Cegah Makelar Anggaran, Sri Mulyani Akan Pakai Sistem Online

- Menkeu: Ada Satu Aparat Kemenkeu Lain dalam Penanganan KPK