Kemampuan suatu negara dalam menyusun sistem keamanan tergantung pada faktor-faktor geopolitiknya. Sebagi negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geopolitik yang khas: bentang luas dan letak geografis yang strategis dari Sabang sampai Merauke. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan kendali yang kuat untuk menjaga kemanan, keutuhan, dan kedaulatan wilayah NKRI, termasuk melindungi wilayah-wilayah kunci seperti Papua sebagai provinsi paling timur.

Pulau Papua memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi geopolitik Indonesia akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamya. Perkembangan kekuatan ekonomi baru dunia seharusnya menjadikan Papua sebagai strategic international chokepoint bagi Indonesia. Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulai dari Filipina di sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, lalu Kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia.

Chokepoint adalah istilah militer yang menjelaskan suatu kondisi geografis yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Dengan musuh yang mengurangi kekuatan, chokepoint dapat dipertahankan dengan kekuatan yang relatif kecil karena musuh tidak dapat membawa jumlah yang besar ke tempat itu.

Perkembangan dunia menyebabkan semakin tingginya persaingan antarnegara maupun institusi dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi bagi kemakmuran. Konsekuensi logis dari kondisi tesebut adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber daya akan menjadi rebutan dan wahana persaingan, begitu pula Indonesia terutama Papua. Ekses dari persaingan adalah meningkatnya ketidakstabilan kemanan. Untuk itu kontrol pemerintah sangat penting dalam menciptakan situasi aman dan kondusif bagi terpeliharanya kemamuran dan keamanan rakyatnya. Hal lain penyebab instabilitas di Pulau Papua adalah ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan daerah lain. Ketidakpuasan warga sering dijawab dengan kebijakan yang kurang memperhatikan kearifan lokal sehingga sering melahirkan konflik yang berkepanjangan.

Aktor Utama Pembangunan

Untuk menyelesaikan masalah Papua, percepatan pembangunan adalah jawaban yang tepat. Pertanyaannya adalah bagaimana proses percepatan tersebut berjalan sehingga mampu menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak. Kesulitan terbesar adalah masalah SDM dan finansial. Untuk menjalankan percepatan tersebut, setidaknya ada tiga aktor kunci.

Pertama, pemerintah pusat dan daerah melalui pengalokasian APBN yang proporsional untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, irigasi, sarana listrik, dan telekomunikasi untuk membuka isolasi wilayah. Pemerintah pusat dan daerah juga berperan penting dalam mengarahkan industri strategis nasional di Papua yang memiliki efek domino terhadap berkembangnya industri lain.

Kedua, lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang bertugas meningkatkan kualitas manusia dan memasok angkatan kerja. Lembaga pendidikan di Papua juga menjadi laboratorium inovasi yang aplikabel dan sesuai dengan kebutuhan kekinian masyarakat. Ketiga, peran swasta dalam mengembangkan ekonomi terutama di sektor riil. Pengembangan ekonomi sektor swasta tersebut yang harus didukung oleh perbankan sehingga pergerakan ekonomi tidak lagi tergantung pada anggaran pemerintah. Apabila tiga aktor utama ini mampu bersinergi, setidaknya akan ada sebuah energi positif untuk percepatan pembangunan Papua.

Masa Depan Ekonomi Indonesia

Keunggulan komparatif yang kita miliki seharusnya menjadi nilai ekonomi tersendiri apabila kita mampu membuat nilai tambah. Kunci utama adalah membangun SDM dengan memberdayakan masayarkat lokal sebagai unjung tombak pembangunan wilayah Papua. Untuk terciptanya iklim investasi yang kondusif, perbaikan dan pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan. Pembangunan sistem transportasi darat yang murah dan efisien yang terintegrasi dengan pembangunan pelabuhan samudra guna menembus pasar ekspor di Samudra Pasifik akan menjadi faktor pemberdaya (enabling factors) bagi aktivitas perekonomian yang lebih luas. Begitu juga perlu dirintis perumusan alternatif pembangunan moda transportasi darat dengan kereta dengan sumber energi yang murah yang mampu menhubungkan kota-kota dan sumber-sumber produksi. Dalam investasi inilah, kekuatan pembiayaan dan kredibilitas reputasi perbankan nasional dapat menjadi fasilitator dan katalisator.

Kondisi yang kita harapkan tersebut dapat cepat terlaksana apabila diimbangi dengan penigkatan kualitas layanan dan kebijakan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk perizinan dan kejelasan peraturan sangat dibutuhkan.

Kombinasi faktor-faktor strategis itu yang akan menempatkan Papua menjadi chokepoint ekonomi Indonesia masa depan, titik strategis bagi kemakmuran bangsa.