JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasan kenapa dirinya selalu mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Pigai, perlakuan pemerintah pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memanusiakan masyarakat Papua ketimbang era Presiden Jokowi.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari banyaknya orang Papua di lingkaran terdekat Presden SBY untuk diajak bicara dalam menangani seluruh persoalan di Papua. "Jadi kalau saya bandingkan dengan SBY, SBY justru memanusiakan orang Papua, mengangkat orang Papua bahwa orang Papua juga hebat di republik ini. Dibandingkan sekarang, Jokowi, siapa yang dia jadikan partner dalam berdiskusi dan dialog tentang persoalan di Papua? Hanya dirinya sendiri," ujar Pigai saat dihubungi, Jumat (27/4/2018).

"Jadi kalau dia menjadikan partner bicaranya itu pas-pasan, maka ya sama saja dengan merendahkan martabat Papua. Jadi jangan menganggap remeh orang Papua," ucap Pigai.

Ia pun menyebut sejumlah nama orang Papua yang pernah menjabat di era pemerintahan Presiden SBY. Antara lain, mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai.

Selain itu, ada pula mantan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Meksiko Barnabas Suebu.

"SBY telah memanusiakan orang Papua, kok. Itu fakta dibandingkan dengan zamannya Jokowi. Maka ketika saya kritik itu, itu kritik berdasarkan fakta di lapangan," kata Pigai.

Sementara, Pigai menilai saat ini Presiden Jokowi tidak memilih orang-orang yang berkompeten untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Oleh sebab itu, lanjut lanjut Pigai, kebijakan pemerintah kerap tak menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh orang Papua.

"Saya kasih pesan ke Jokowi bahwa jangan dengar orang-orang yang tidak berkualitas, tidak kompeten untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua," tuturnya.

(Baca juga: Stafsus Presiden Minta Natalius Pigai Berhenti Kritik Presiden Jokowi)

Selain itu, Pigai juga membantah anggapan bahwa kritik yang kerap ia sampaikan sebagai bentuk fitnah terhadap pemerintah.

Menurut Pigai, kritiknya terhadap pemerintah selalu berdasarkan data dan fakta di lapangan. Ia menceritakan rekam jejaknya sebagai peneliti dan komisioner Komnnas HAM selama lima tahun.

"Saya ini bersertifikat sebagai peneliti Depnakertrans, sertifikatnya dari LIPI. Kedua saya ini memiliki sertifikat statistik dan saya pernah jadi kepala bidang statistik di depnaker. jadi saya tahu bagaimana data," kata Pigai.

"Saya ini juga pernah jadi penyelidik Komnas HAM yang menjabat selama lima tahun. Semua kritik saya itu profesional, terukur, dalam rangka mengisi ruang-ruang kosong yang tidak pernah diisi oleh negara," tuturnya.

Sumbyer

Ngambek ga dikasi jabatan rupanya