Quote:
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing berharap pemerintah mencairkan anggaran pembangunan gedung baru Tahap I yang sudah masuk dalam APBN 2018. Anggaran tersebut sebesar Rp 601,93 miliar. Anton menilai pembangunan gedung DPR perlu dilakukan mengingat kondisinya tak lagi layak. "Pemerintah kan bisa melihat mana yang wajar dan mana yang tidak wajar. Gedung ini sudah sangat tidak wajar," ujar Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018). "Saya rasa seluruh dunia sudah tahu bagaimana kondisi gedung DPR," ucapnya.
Anton mengungkapkan saat ini kondisi ruang kerja anggota DPR sudah tidak layak. Ia pun merasa alasan pemerintah yang hingga sekarang belum jelas kenapa belum mencairkan anggaran pembangunan gedung DPR baru. "Itu yang kita tunggu, meski alasannya belum jelas. Saya rasa presiden, jembatan saja dibagusin, masa rumah rakyat enggak," tuturnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menyetop pengajuan anggaran pembangunan gedung baru untuk dimasukan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Hal itu disebabkan pemerintah tak kunjung mencairkan anggaran pembangunan gedung baru Tahap I yang sudah masuk dalam APBN 2018. Anggaran tersebut sebesar Rp 601,93 miliar. "Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung DPR pada tahun 2018 ini, maka DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan pembangunan gedung DPR tersebut di pagu indikatif RAPBN 2019," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis, Rabu (18/4/2018). "Walaupun BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) telah menyampaikannya di sidang paripurna," lanjut Bamsoet, sapaannya. Namun demikian, DPR akan menyurati pemerintah terlebih dahulu untuk memastikan apakah pemerintah tetap bersikeras tak mencairkan anggaran. Sebab, lanjut Bamsoet, nantinya DPR membutuhkan tambahan ruang kerja bagi 15 anggota dewan pada periode 2019-2024.
Terlebih, menurut Bamsoet, saat ini Gedung DPR sudah melebihi kapasitas sehingga tak lagi memadai. "DPR akan menyurati kembali Pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan dalam APBN 2018 sebesar Rp 601,93 miliar," lanjut dia.
TIDAK WAJAR
gedung beserta isinya ternyata sudah sangat tidak wajar 
