- Beranda
- Berita dan Politik
Isu PKI Muncul Saat Jokowi Nyapres
...
TS
blizzard000
Isu PKI Muncul Saat Jokowi Nyapres
Ketua Umum PPP Heran, Isu PKI Muncul Saat Jokowi Nyapres, Saat Jadi Walikota Solo Isu PKI Tak Ada
Selasa, 17 April 2018 15:41 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Gus Rommy.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy memerintahkan seluruh kadernya secara aktif melawan isu komunis yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo.
Romi, sapaan Romahurmuziy, mengatakan, isu komunis yang dituduhkan kepada Jokowi murni rekayasa dan dimunculkan saat Pilpres 2014 kala berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Isu tersebut diembuskan melalui tabloid Obor Rakyat.
"Bukti hoaks dan palsunya Obor Rakyat, pemred dan redpel-nya sudah divonis penjara pada 22 November 2016. Saat Gerindra, PKS, dan PAN bersama PDI-P mengusung Jokowi sebagai Wali Kota Solo 2010 tak pernah ada isu PKI," kata Romi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/4/2018).
Pada Pilkada Solo 2010, Romi mengatakan, saat itu PPP mengusung calon selain Jokowi.
Namun, isu PKI saat itu tak pernah muncul.
Dengan demikian, kata dia, isu PKI jelas bukan berasal dari partai yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010.
Ia menambahkan, jika isu itu berasal dari PPP dan partai lain yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010, tentunya sudah muncul jauh sebelum Pilpres 2014.
"Kita perlu menjelaskan agar kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis mendapat penjelasan yang rasional bahwa dukungan PPP ke Jokowi 2019 murni karena pribadinya yang bersahaja," ucap Romi.
"Beliau berangkat dari dan dekat dengan rakyat, kinerjanya nyata terukur, dan jelas tak ada hubungannya dengan komunis," lanjutnya.
Jokowi sebelumnya memberi peringatan keras kepada orang yang menyebarkan fitnah bahwa dirinya terkait dengan PKI.
Peringatan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat kepada warga di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).
Awalnya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hoaks dan fitnah yang bertebaran di media sosial jelang pemilihan kepala daerah.
Setelah itu, Jokowi pun bercerita bahwa dirinya juga menjadi korban hoaks.
"Ada yang menyampaikan suara di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah seperti itu, coba," kata Jokowi.
Jokowi menilai, fitnah tersebut lucu dan tak masuk akal. Sebab, PKI sudah bubar pada tahun 1965. Sementara Jokowi sendiri lahir pada 1961.
"Baru umur tiga tahun. Masa ada PKI umur tiga tahun? Masa PKI balita?" kata Jokowi.
Adapun yang membuat Jokowi bertambah heran, ada saja masyarakat yang masih memercayai isu tersebut.
Kepala Negara pun mengaku kerap merasa marah dengan tudingan yang tak berdasar tersebut.
"Ini bagaimana, kadang-kadang jengkel, tetapi cari orangnya enggak ketemu-ketemu. Awas kalau ketemu, tak (saya) gebuk betul itu," kata Jokowi yang kemudian disambut tepuk tangan warga.
Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak termakan fitnah dan hoaks semacam itu.
Jangan sampai karena termakan isu fitnah dan hoaks, masyarakat jadi salah memilih pemimpin.
"Itulah kita harus hati-hati betul dalam pilkada, pilpres, harus hati-hati. Pilihlah pemimpin yang baik. Jangan sampai keliru. Kalau keliru yang dirugikan juga masyarakat semuanya," katanya. [Penulis : Rakhmat Nur Hakim].
TRIBUNNEWS
Selasa, 17 April 2018 15:41 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Gus Rommy.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy memerintahkan seluruh kadernya secara aktif melawan isu komunis yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo.
Romi, sapaan Romahurmuziy, mengatakan, isu komunis yang dituduhkan kepada Jokowi murni rekayasa dan dimunculkan saat Pilpres 2014 kala berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Isu tersebut diembuskan melalui tabloid Obor Rakyat.
"Bukti hoaks dan palsunya Obor Rakyat, pemred dan redpel-nya sudah divonis penjara pada 22 November 2016. Saat Gerindra, PKS, dan PAN bersama PDI-P mengusung Jokowi sebagai Wali Kota Solo 2010 tak pernah ada isu PKI," kata Romi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/4/2018).
Pada Pilkada Solo 2010, Romi mengatakan, saat itu PPP mengusung calon selain Jokowi.
Namun, isu PKI saat itu tak pernah muncul.
Dengan demikian, kata dia, isu PKI jelas bukan berasal dari partai yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010.
Ia menambahkan, jika isu itu berasal dari PPP dan partai lain yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010, tentunya sudah muncul jauh sebelum Pilpres 2014.
"Kita perlu menjelaskan agar kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis mendapat penjelasan yang rasional bahwa dukungan PPP ke Jokowi 2019 murni karena pribadinya yang bersahaja," ucap Romi.
"Beliau berangkat dari dan dekat dengan rakyat, kinerjanya nyata terukur, dan jelas tak ada hubungannya dengan komunis," lanjutnya.
Jokowi sebelumnya memberi peringatan keras kepada orang yang menyebarkan fitnah bahwa dirinya terkait dengan PKI.
Peringatan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat kepada warga di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).
Awalnya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hoaks dan fitnah yang bertebaran di media sosial jelang pemilihan kepala daerah.
Setelah itu, Jokowi pun bercerita bahwa dirinya juga menjadi korban hoaks.
"Ada yang menyampaikan suara di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah seperti itu, coba," kata Jokowi.
Jokowi menilai, fitnah tersebut lucu dan tak masuk akal. Sebab, PKI sudah bubar pada tahun 1965. Sementara Jokowi sendiri lahir pada 1961.
"Baru umur tiga tahun. Masa ada PKI umur tiga tahun? Masa PKI balita?" kata Jokowi.
Adapun yang membuat Jokowi bertambah heran, ada saja masyarakat yang masih memercayai isu tersebut.
Kepala Negara pun mengaku kerap merasa marah dengan tudingan yang tak berdasar tersebut.
"Ini bagaimana, kadang-kadang jengkel, tetapi cari orangnya enggak ketemu-ketemu. Awas kalau ketemu, tak (saya) gebuk betul itu," kata Jokowi yang kemudian disambut tepuk tangan warga.
Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak termakan fitnah dan hoaks semacam itu.
Jangan sampai karena termakan isu fitnah dan hoaks, masyarakat jadi salah memilih pemimpin.
"Itulah kita harus hati-hati betul dalam pilkada, pilpres, harus hati-hati. Pilihlah pemimpin yang baik. Jangan sampai keliru. Kalau keliru yang dirugikan juga masyarakat semuanya," katanya. [Penulis : Rakhmat Nur Hakim].
TRIBUNNEWS
Diubah oleh blizzard000 17-04-2018 22:53
0
1.5K
16
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671KThread•40.9KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru