JPP, LOMBOK - Pemerintah menargetkan ease of doing bussines (EoDB) bisa ditingkatkan menjadi peringkat 40 besar pada tahun 2019. Indonesia sendiri masih tertinggal oleh beberapa negara di ASEAN.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan harus dilakukan secara terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang handal dan aman.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Eko Subowo saat memberi sambutan dalam acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima bertema “Implementasi PTSP Elektronik dalam Mendukung Online Single Submission (OSS)” di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (12/4/2018).

Menurut Eko, pelaksanaan Bimtek ini salah satu wujud peran pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik. Sekaligus, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kerja pemerintah dengan Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.

"Terutama untuk memangkas birokrasi perizinan sampai dengan hitungan jam yang dilakukan secara bertahap dan melalui sistem online," jelas Eko.

Karena itu, Eko menganggap Bimtek ini penting untuk memberikan informasi dan pemahaman teknis penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara online. Sehingga nantinya bisa mendorong peningkatan kualitas layanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi melalui penyelenggaraan PTSP di daerah.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bank Dunia telah resmi merilis daftar peringkat kemudahan berusaha atau EODB negara-negara di dunia," ujar Eko.

Dari hasil rilis tersebut, Eko menjelaskan, Indonesia mencatat kenaikan peringkat 19 level. Peringkat Indonesia naik dari 91 ke 72. Tentu, ini merupakan langkah awal yang baik dalam upaya mendongkrak persaingan. Terutama dalam menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Posisi daya saing Indonesia sendiri masih jauh tertinggal dengan Negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam yang ada di peringkat 68, Brunei di peringkat 56 dan Thailand di peringkat 26. Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia yang ada di 24. Dengan Singapura, apalagi. Negeri mini itu ada peringkat 2.

"Untuk mendorong penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prima melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka telah diterbitkan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah," papar Eko. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...dahan-berusaha

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Kemenkeu: Pemerintah Hati-Hati Kelola Utang

- Cegah ‘Stunting’, Presiden: Pemerintah Fokus Pemberian Makanan Tambahan, Tapi Lokal

- Pemerintah Kaji Penambahan Cuti Bersama Lebaran 2018