MONITOR, Garut - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman angkat bicara terkait dengan Kebijakan Menteri Perdagangan, Enggartyasto Lukita yang telah memutuskan untuk mengimpor 171.660 ton di tahun 2018.

Menurut Amran, Kementan berkomitmen penuh meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Hingga saat ini, Kementan telah memberikan bantuan cukup besar kepada petani berupa benih dan pupuk secara gratis sehingga hasilnya sejak tahun 2016 tidak ada impor beras, bawang merah dan cabai. Dan sejak tahun 2017 tidak ada impor jagung.

“Kami dorong para penyuluh dan pemuda untuk menjadi garda terdepan memajukan pertanian di daerah. Harus selalu hadir menyelesaikan masalah petani. Pangan kota harus berdaulat,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Garut, Selasa (6/2).

Senada dengan Menteri Amran, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar membenarkan bahwa Kementan telah memberikan bantuan atau fasilitas secara gratis bahkan pendampingan yang optimal.

Menurut Demiz, dengan bantuan itu mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

“Keterlaluan kalau petani tidak sejahtera. Dan kami tolak impor karena menyengsarakan petani,” ungkapnya.

“Buktinya, kebutuhan beras di Jabar mencapai 4,6 juta ton per tahun. Sementara produksinya mencapai 8 juta ton per tahun, sehingga surplus 3,4 juta ton,” tegas Dedy Mizwar.

Ditempat yang sama, Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan pihaknya menolak impor beras dan jagung. Alasannya menurut Rudy Kabupaten Garut tidak hanya unggul beras, tetapi 51 persen memproduksi jagung.

“Siapa pun menteri yang mengatakan impor itu adalah menteri yang tidak pro kepada petani,” tegasnya.

(jml)

Sumber : http://m.monitor.co.id/berita/10124/kebijakan-impor-jagung-bikin-gagal-paham