Pemandangan ironis muncul pada head line Jawa Pos edisi Senin, 22 Januari 2018. Di halaman utama paling atas tertulis “23 Balita Papua Meninggal”. Sedang tepat di bawahnya terdapat judul “PresidenResmikanTolPertama di Lampung” dilengkapi dengan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan gerbang tol Bakauheni.



Headline tersebut terasa begitu kontras. Di satu sisi menampilkan pencapaian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Sedang di sisi lain mencoreng dalam hal kesehatan.

Kejadian luar biasa (KLB) di Papua memang sangat serius. Sebanyak 73 orang meninggal karena wabah campak dan gizi buruk (JawaPos, 22/1). Dari jumlah itu 46 orang berada di Asmat dan 27 orang di Pegunungan Bintang. Sebagian besar korban meninggal adalah balita.

Fadli Zon berpendapat bahwa KLB di Papua menunjukkan kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi dalam pembangunan manusia (Kompas TV, 23/11). Pemerintah selama ini fokus pada pembangunan fisik, tetapi ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan basik. WakilKetua DPR tersebut mengkhawatirkan kemungkinan KLB ini merupakan puncak gunung es. Bisa jadi banyak kejadian serupa yang belum terungkap.

Sedang dalam konferensi pers, drg. Oscar Primadi, M.PH menyatakan masalah wabah yang mematikan di Papua itu disebabkan karena kurangmeratanya cakupan imunisasi warga (detikhealth, 16/01). Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementrian Kesehatan (Kemenkes) itu, ketidakmerataan disebabkan karena faktor sosial, kultural, dan geografis. Faktor sosial dan kultural sangat berpengaruh pada kebiasan hidup sehat yang erat kaitannya dengan kualitas kesehatan masyarakat.


Dari segi geografis kondisi akses transportasi di kampung-kampung pedalaman Papua memang cukup berat. Hal tersebut menyebabkan warga kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok danl ayanan kesehatan. Anggota TNI dan tim medis yang diturunkan untuk membantu saja butuh naik pesawat dua kali dariTimika, kemudian berjalan kaki sekitar 12 jam untuk menuju Kampung Pedam, Distrik Okbab (JawaPos, 22/1). Tempat di mana ditemukan 27 orang meninggal, 23 diantaranya balita yang berada pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut.

Solusi dari kesulitan transportasi di Papua sebetulnya bisa terjawab dengan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah. Jadi headline harian yang ironis di atas sebetulnya bisa dipandang sebagai suatu masalah sekaligus jawaban dari penyebab KLB dari segi geografis, hanya fokusnya yang perlu diubah. Infrastruktur diutamakan bukan hanya daerah yang mempunyai prospek ekonomis, tapi juga pelayanan medis dan akses-akses lain di sektor kesehatan masyarakat.

Fakta tambahan yang juga menngejutkan adalah ternyata gizi buruk tidak hanya terjadi di Papua tetapi juga di Jakarta (Kompas TV, 23/1). Menurut catatan Dinas Kesehatan tahun 2015, di sana masih ada 937 balita di bawah garis merah. Gizi buruk di Jakarta ini membuktikan bahwa gizi buruk bukan melulu soal kemiskinan sumber gizi dan akses kesehatan, tapi juga pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Dalam menyelesaikan masalah kesadaran hidup sehat, peran Puskesmas sebagai tempat pelayananan kesehatan masyarakat sangatlah penting. Yang perlu di garis bawahi, misi utama Puskesmas bukan hanya mengobati. Ada fungsi-fungsi penyuluhan yang harus digalakkan. Fungsi tersebut seperti menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat. Hal tersebut tidak mungkin tercapai jika hanya menyoroti pemerintah pusat. Harus didukung oleh semua sistem dan perlu peran proaktif elemen-elemen yang ada di daerah dan masyarakat.

Bahwa KLB di Papua mengindikasikan pembangunan pemerintah belum sepenuhnya berhasil mungkin ada benarnya. Tetapi menyerahkan semua tanggung jawab pada pemerintah adalah hal yang tidak seharusnya. Usaha keras pemerintah untuk mengatasi KLB di Papua dengan pengiriman tim medis, berton-ton bahan makanan dan obat-obatan perlu diapresiasi.

Akhirnya, di tengah hingar bingar tahun politik, semoga KLB ini mengingatkan para politikus dan penguasa negri bahwa masalah negara bukan hanya berebut jabatan. Pembangunan bukan hanya jalan-jalan dan bangunan-bangunan. Masih banyak hal-hal dasar yang sangat dibutuhkan rakyat kecil yang harus dipenuhi. Dan jika itu gagal terpenuhi resikonya bukan hanya kematian, tapi hilangnya generasi…I]

referensi:
Jawa Pos, 22/1/2018
Kompas TV, 23/1/2018
Detik Health, 16/1/2018