Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Iman Satri justru mempersoalkan wacana hak interpelasi yang digaungkan Fraksi PDIP.

"Ya nggak mungkin dong (Gerindra ajukan hak interpelasi), kita pengusung. Yang mau dikritik apa? Marah kita bela-bela wong cilik?" kata Iman saat dimintai tanggapan oleh detikcom melalui sambungan telepon, Rabu (24/1/2018).

Iman menuturkan Fraksi Gerindra mempersilakan Fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi terhadap Anies. Namun di satu sisi, Fraksi Gerindra masih bertanya-tanya soal motif yang mendorong Fraksi PDIP merencanakan pengajuan hak interpelasi.

Baca juga: PDIP akan Ajukan Hak Interpelasi, Lulung: Mereka Frustrasi

"Silakan mau interpelasi. Ya kan. Kebijakan apa sih yang salah selama ini? Semua prorakyat kok, katanya wong cilik? Ada apa, gitu lho. Tapi nggak apa-apa, silakan. Kami mempersilakan," papar Iman.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sebelumnya mengatakan hak interpelasi diajukan karena beberapa kebijakan Anies dinilai menabrak UU. Salah satunya penataan kawasan Tanah Abang.

Menanggapi alasan itu, Iman malah menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta usungan PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia membandingkan kebijakan penataan Tanah Abang versi Anies dengan kebijakan penggusuran yang dilakukan Ahok.

"UU apa? Ahok tabrak hak asasi nggak sih itu pindah-pindahin orang? Jangan melihat dari sisi-sisi yang negatif, yang positif. Tapi ya nggak apa-apa. Biar masyarakat yang menilai interpelasinya ini apa? Apa sakit hati, nggak bisa move on, atau karena apa," sindir Iman.

https://news.detik.com/berita/d-3831...kebijakan-ahok

100 Hari anies sandi, warganya bahagia, babinya kelojotan

Keberpihakan pada yg lemah dan terlewatkan

• Disabilitas. mengeluarkan. ingub 2/2018, 2% difable wajib diakomadasi di pemprov
  
• Lansia. meluncurkan kartu lansia jakarta sbg utk meringankan beban lansia
  
• Pekerja. meluncurkan kartu pekerja, transjakarta gratis dan dpt subsidi pangan utk pekerja UMR
  
• integrasi telepon 112 utk lapor kekerasan perempuan dan anak
  
• Warga Kumuh Miskin.
  [INDENT]- membangun shelter sementara akuarium, mengingat ampe puluhan org meninggal akibat bertahan terlunta2 dikondisi buruk
  - meluncurkan community action plan untuk menata 16 kampung kumuh miskin[/INDENT]
  
• Nelayan. menghentikan reklamasi, penguasaan pantai jakarta yg tidak pro lingkungan, kepentingan nasional, kepentingan publik, kepentingan nelayan oleh segelintir pemodal
  [INDENT]- menarik raperda reklamasi
  - mengajukan pembatalan HGB[/INDENT]
  
• Nikah massal, memfasilitasi 400an warga miskin yg kesulitan menikah karena biaya nikah yg mahal
  
• PKL. Penataan 400 PKL yg tanah abang
  
• tunjangan guru paud. Insentif dari hibah utk guru swasta
  
• subsidi pangan utk warga miskin dinaikan ditambah variasinya dan diperluas penerima manfaatnya
  
• lapangan kerja. membuka sekretariat ok oce dikecamatan, pelatihan trainer2
  
• groundbreaking dp 0%, mempermudah kepemilikan rumah
  

Warga Bahagia

• masuk ancol gratis utk pemegang KJP
  
• meresmikan fly over antasari untuk CFD
  
• monas sbg ruang publik diperbolehkan utk kegiatan keagaamaan, pendidikan, budaya.
  
• mengaktifasi monas sbg park bukan garden
  
• meluncurkan urban farming di cempaka putih
  
• bersama siswa2 SMK me-mural fly over cansablanca
  
• meluncurkan ok ocare utk upaya kesehatan promotif dan preventif
  
• menutup alexis karena terindikasi maksiat
  
• menutup diskotik diamond karena terindikasi narkoba
  

Mobilitas dan Transportasi publik

• penataan tanah abang. membebaskan 1 jalur dari pkl dan angkot/ojek online ngetem, utk melancarkan dan memuliakan ratusan ribu pejalan kaki, plus meluncurkan tanah abang explorer utk membantu mobilitas.
  
• modifikasi rute, alternatif rute terdampak pengerjaan infrastruktur
  
• transjakarta melayani kereta bandara
  
• meluncurkan dan menguji cobakan ok otrip
  

Reformasi Birokrasi

• Komite Pencegahan Korupsi dgn menggandeng eks ketua KPK
  
• mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi melalui jakarta satu
  
• desentralisasi pengaduan warga di kecamatan
  
• apbd 2017 melebihi target
  
• menyelesaikan apbd 2018 tepat waktu
  
• merotasi besar2an (ribuan) satpol pp utk memutus rantai pungli
  
• mengubah status PDS HB jassin dari yayasan ke UPT
  

bbrp kejadian seperti banjir di jatipadang, runtuhnya balkon bei, dll anies menunjukan anies pemimpin yg tanggap