Menteri keuangan Indonesia menjanjikan dukungan yang mantap untuk investasi dan ekspor, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan terganggu dengan program reformasi ekonominya dengan adanya pemilihan pemimpin daerah tahun ini.

Oleh: Tabita Diela (Reuters)

Pada tahun 2018, Indonesia dijadwalkan untuk mengadakan sejumlah pemilihan pemimpin daerah (pilkada), dan sedang menjelang pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Pemilu daerah telah menimbulkan kekhawatiran bahwa lingkungan politik yang memanas dapat menghambat upaya pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk mendorong reformasi.

Dalam catatan terhadap prospek 2018 untuk kredit negara-negara Asia-Pasifik, Moody’s Investors Service mengatakan pada hari Rabu bahwa di India dan Indonesia, pemilihan regional “cenderung akan memperlambat momentum reformasi”.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Rabu (10/1) menyatakan ketidaksetujuannya dengan pandangan tersebut.

“Saya ingin menunjukkan bahwa setiap alasan yang mengatakan bahwa tahun ini pemerintah akan terganggu dan tidak mendorong program reformasi, itu salah,” katanya kepada wartawan.

Tahun lalu, sebuah pemilihan yang membiru bagi gubernur ibukota Jakarta terlihat ketegangan politik dan agama di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia mencapai titik tertinggi dalam beberapa dasawarsa.

Indrawati mengatakan bahwa pemerintah “sekarang kita duduk bersama, berkoordinasi (dan) berkolaborasi untuk melakukan perbaikan nyata dalam investasi dan untuk mendukung ekspor.”

Dia mengatakan ada perubahan “pola pikir” untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi investor dan mencatat bahwa pihak berwenang juga menangani masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah dalam membayar pajak.

“Prosedur akan lebih mudah, syaratnya akan lebih sederhana dan semuanya bisa dilakukan secara digital,” katanya.

Pemerintah juga telah meluncurkan serangkaian perubahan peraturan yang dimaksudkan untuk mendorong investasi asing dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pribadi. Di antaranya adalah langkah-langkah untuk mempermudah pekerjaan terkait birokrasi Indonesia yang terkenal.

Namun, pemotongan pita merah sudah terbukti sulit. Tahun lalu, Jokowi mengatakan kepada para menteri kabinet karena mengeluarkan peraturan yang akan “menambah birokrasi dan meningkatkan komplikasi” bagi bisnis yang ingin berekspansi atau berinvestasi.

Investasi asing langsung (FDI) naik 12 persen pada kuartal ketiga 2017 dari tahun sebelumnya dalam rupiah, dibandingkan dengan kenaikan tahunan 10,6 persen pada bulan April-Juni.

Pemerintah telah membuat kemajuan dalam membangun infrastruktur, meskipun lambannya pertumbuhan konsumsi dan pinjaman bank berarti pembuat kebijakan telah berjuang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan di atas lima persen dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber : Sri Mulyani: Pilkada 2018 Tak Akan Ganggu Reformasi Ekonomi

Bagus deh kalo emang bener kata Bu Sri