JPP, JAKARTA - Praktek politik uang (money politics) dalam kontestasi politik memang sulit diidentifikasi. Tapi, ketegasan dari pengawas pemilihan atau aparat penegak hukum, menjadi kunci untuk memerangi praktek langsung yang mengotori demokrasi.

Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai bertemu Ketua Bawaslu Abhan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Menurut Tjahjo, politik uang tidak bisa diidentifikasikan akan marak terjadi di daerah mana saja. Semua daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah rawan terjadinya politik uang.

Apalagi jika masa kampanye berlangsung ditengah-tengah waktu menjelang lebaran atau puasa. Kuncinya ada pada tindakan tegas terhadap pelakunya. Peran pengawas pemilihan sangat penting.

"Saya kira Panwas juga punya peraturan pengawasannya dengan baik, koordinasinya dengan baik. Saya kira memetakan memang sulit untuk membuktikan politik uang itu, tapi itu harus dilawan. Kami sudah minta kepada Panwas harus tegas kalau memang terbukti ada pasangan calon atau timses menggunakan politik uang. Sanksinya juga ada," ulas Tjahjo.

Termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral. Dalam peraturan sudah jelas apa sanksinya bagi ASN yang tidak netral. Tapi memang, aturan kerap masih ada celah. Ia contohkan, ketika seorang calon kepala daerah kampanye. Sementara istri si calon merupakan PNS. Tentu ini harus juga diperhatikan.

"Nah, bagaimana apakah dia harus cuti apakah tidak, kan pastinya dia ajak istrinya untuk kampanye. Saya kira ini juga problem yang harus dibahas apa yang ada di kampanye yang dapat menimbulkan masalah," ucap Tjahjo.

Tentang pertemuannya dengan Ketua Bawaslu, lanjut Mendagri, memang membahas khusus terkait persiapan Pilkada. Terutama menguatkan koordinasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Sehingga diharapkan Pilkada berjalan demokratis, mana dan damai.

"Kuncinya tiga tadi, partisipasi meningkat termasuk stabilitas keamanan juga baik termasuk BIN, kepolisian dan TNI. Kemudian yang berkaitan dengan politik uang. Dan yang ketiga kampanye yang berujar kebencian, fitnah dan SARA," tegasnya. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/politik/314...gasan-tindakan

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Buka Musrenbang Provinsi DKI, Mendagri Kembali Ingatkan Pesan Bung Karno

- Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak 2018 untuk 171 Daerah Sudah Clear

- Mendagri Berharap Kampanye Pilkada Mampu Cerdaskan Masyarakat