ANGKA kemiskinan di desa yang masih tinggi yakni sebesar 13,47% atau 16,31 juta jiwa, menjadi fokus pemerintah untuk menurunkan angka tersebut pada 2018.



Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun ke angka 9,5% (single digit) dari sebelumnya pada September 2017 sebesar 10,12% atau 26,58 juta jiwa.



Untuk itu, pemerintah akan mulai menyalurkan program padat karya tunai (cash for work) pada tahun ini yang fokus di 1.000 desa di 10 kabupaten/kota. Sepuluh daerah itu adalah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Lanny Jaya. Penentuan desa di 10 daerah tersebut berdasarkan pertimbangan paska bencana, rawan pangan, dan paska konflik.



"Cash for work juga kita prioritaskan untuk kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi, karena artinya kemiskinannya parah," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (9/1).



Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya.



Bambang menambahkan, mekanisme program padat karya tunai digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta ekonomi produktif berbasis pemberdayaan masyarakat. Syaratnya proyek yang akan dikerjakan harus bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Nantinya dana untuk mengerjakan proyek tidak hanya berasal dari dana desa.



"Tapi juga bisa dari APBN yang lokasi proyeknya ada di desa maupun proyek daerah melalui APBD," tukasnya.



Bambang menyebut proyek cash for work itu akan mampu menciptakan lapangan kerja sementara, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan di desa.



Sebab, 30% dana dari proyek akan kembali ke masyarakat desa dalam bentuk upah. Akan tetapi hal itu baru maksimal jika proyek dikerjakan oleh penduduk lokal dan bukan kontraktor dari luar desa.



"Misal mau bangun saluran air dananya Rp100 juta, yang Rp30 juta untuk upahnya. Kita ingin kontraktor bukan dari luar tapi masyarakat desa sendiri, yang mengawasi tetap ada Dinas PU setempat dan pendamping desa supaya tetap terjaga kualtas bangunan. Intinya kita berupaya bangun kemandirian desa," jelasnya.



Selain melalui program cash for work, penurunan kemiskinan juga dilakukan melalui program bantuan pangan sosial non tunai (BPNT) sebanyak 10 kg kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.



BPNT sebagai pengganti rastra tersebut penting karena beras menjadi komoditas yang paling mempengaruhi kemiskinan. Meski demikian pergantian dari rastra ke BPNT akan dilakukan bertahap dari 1,2 juta pada Januari hingga 10 juta pada Agustus-Desember mendatang.



"Ini momentum agar kemiskinan pertama kali dalam sejarah menjadi single digit," tukasnya.



Menanggapi hal tersebut, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Munawar Ismail menilai, program BPNT harus diberikan untuk penduduk desa yang dalam kategori sangat miskin dan tidak mampu bekerja lagi.



"Semisal orang tua yang tidak punya saudara dan untuk kerja tak bisa lagi, hanya bisa makan dan beli saja," ucapnya.



Sedangkan bagi penduduk miskin yang masih bisa bekerja seperti buruh tani paruh waktu, bisa diintervensi dengan cash for work.



"Tapi jangan hanya berhenti di bikin jalan, harus ciptakan ekonomi produktif yang bisa buka lapangan kerja. Jadi yang miskin tadi bisa keluar dan sustainable," pungkasnya. (OL-4)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...esa/2018-01-09

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Dikritik, Bunga Permodalan OK OCE Sebesar 13%

- Dunia Pertanian Butuh Regenerasi

- Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Video Porno Bocah