ALIANSI Pemuda Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Selatan menggelar diskusi publik bertajuk Nasionalisme, Agama, Ekonomi, dan Bisnis (NASAEB) yang dinilai menjadi mazhab zaman now atau kekinian.



Diskusi publik yang dihadiri ratusan pemuda dan mahasiswa Universitas NU serta undangan lainnya ini berlangsung di Gedung Dakwah NU Kalsel, Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (9/1).



Direktur Utama PT Ambapers, Syaipul Adhar, ditemui Selasa (9/1), mengungkapkan, dalam konsep NASAEB pertama kali dilontarkan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang kini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan dan Persatuan Indonesia AM Hendropriyono terkait dengan Pemilihan Umum Presiden 2019.



Syaiful, yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik tersebut, mengatakan, gagasan AM Hendropriyono ini menyikapi gerakan semacam mencari sosok yang pantas dalam kontestasi pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada 2019 mendatang.



"Ide atau konsep ini dibedah dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Pemuda NU. Jadi bagaimana platform NASAEB itu benar-benar dijalankan oleh dua hegemoni yang sedang berjalan yaitu kapitalisme dan sosialisme. Jadi, menurut kami, konsep NASAEB merupakan solusi bagi kita di Kalsel," katanya.



Pembicara lainnya adalah Ketua PWNU Kalsel masa khidmat 2013-2017, M Syarbani Haira, yang mengatakan bahwa gagasan NASAEB yang dilontarkan Hendropriyono layak untuk dikembangkan. Apalagi, salah satu problem di Indonesia ialah masalah ekonomi yang belum tuntas.



"Di lingkungan NU, masalah nasionalisme dan agama sudah selesai. Namun, ekonomi belum selesai jadi kalau ada ide untuk menyeragamkan menjadi sebuah platform pembangunan ini layak. Hanya saja, ide ini belum menjadi sebuah gagasan yang terstruktur," ujar dosen Universitas NU Kalsel ini.



Ia menegaskan, sudah sepatutnya NU berada di garda terdepan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, menurut Syarbani, negara harus mengakomodasi kepentingan NU yang memiliki basis massa umat Islam terbesar di Indonesia.



Acara yang dimoderatori wartawan senior, M Mahfuz Abdullah, juga menghadirkan pengamat hukum tata negara asal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Fikri Hadin.



Menurutnya, model ekonomi yang sejatinya bisa dikembangkan di Indonesia adalah koperasi. Semangat koperasi ini sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.



"Namun, faktanya koperasi justru kalah bersaing dengan kapitalisasi yang masih mendominasi sektor perekonomian di Indonesia. Padahal, dari setiap jenjang pemerintah itu justru telah membuat regulasi, termasuk ada Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk ditindaklanjuti di tingkat pemerintah daerah dengan membentuk dinas serupa. Sayangnya, koperasi belum berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi di Indonesia," tuturnya. (OL-2)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...aeb/2018-01-09

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Satgas Pangan Telusuri Kenaikan Harga Beras

- Bermodus Turunkan Ilmu Kebal, Guru Ngaji Cabuli Muridnya selama 2 Tahun

- Penggunaan Nama Iriana sebagai Bentuk Penghargaan