Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro mengatakan program bantuan pangan nontunai (BPNT) perlu diperkuat agar semakin tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga satu digit.



"BPNT ini adalah ujung tombak. Karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) relatif sudah tepat sasaran. Yang realtif belum tepat sasaran itu adalah rastra. Jadi, jurus untuk 'single digit' itu adalah penguatan penyaluran tepat sasaran melalui BPNT," ujar Bambang saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.



Pada 2018, BPNT diperluas dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta KPM di 217 kabupaten/kota. Perluasan BPNT menjadi 10 juta KPM dilaksanakan bertahap.



Pada tahap pertama dilaksanakan di 44 kota dan tahap kedua dilaksanakan di ibu kota plus kabupaten dengan indeks kesiapan yang lebih baik. Tahap ketiga dilaksanakan di ibu kota wilayah timur dan kabupaten berindeks baik, sedangkan tahap 5-6 di sisa wilayah lainnya.



Bambang menuturkan, untuk bantuan sosial beras sejahtera (rastra), tetap diberikan sebelum BPNT siap dilaksanakan di suatu wilayah. Rastra diberikan dalam bentuk natura setara BPNT yaitu 10 kilogram per KPM per bulan tanpa biaya tebus. Penyaluran ke KPM, lanjut Bambang, baik BPNT maupun rastra dilakukan rutin tanggal 25 setiap bulan.



Bambang mengatakan, perlu dipastikan penyaluran bantuan tersebut dilakukan tepat waktu, bahan pangan tidak dipaketkan, dan tempat penyaluran (e-warong) mudah dijangkau. "Selain itu, pemda juga perlu mendukung sosialisasi dukungan kelancaran penyaluran ketersediaan agen

serta pengamanan logistik dan harga pangan," ujar Bambang.



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau menurun 1,19 juta orang dari Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang. Apabila dibandingkan dengan September 2016, tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen menjadi 10,12 persen.



Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan sejak periode 1999 hingga September 2017 di Indonesia terus mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 1999 jumlah penduduk miskin sempat tercatat mencapai 47,97 juta orang atau sekitar 23,43 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.



Pengecualian terjadi pada 2006, September 2013 dan Maret 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. (OL-7)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...uat/2018-01-09

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pemuda NU Gagas Konsep NASAEB

- Satgas Pangan Telusuri Kenaikan Harga Beras

- Bermodus Turunkan Ilmu Kebal, Guru Ngaji Cabuli Muridnya selama 2 Tahun