PROSES transisi untuk mengganti penggunaan batu bara dengan emergi terbarukan hingga saat ini belum juga dilakukan dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Sektor energi sebagai salah satu penyumbang emisi tertinggi hingga saat ini jarang tersentuh dalam rencana kerja, dialog, serta pertemuan tingkat tinggi, contohnya di setiap konferensi perubahan iklim.



"Energi secara khusus jarang dibahas dalam pertemuan internasional karena memang sejauh ini yang dibahas ialah bagaimana kelanjutan dari kesepakatan paris secara umum," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nur Masripatin, di Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (9/1).



Meski begitu, dikatakan Nur, rencana mitigasi perubahan iklim dari sektor energi terus di bahas di dalam negeri dengan lembaga dan sektor terkait. Hal itu akan dibahas lebih dalam. Salah satunya melalui Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai mitigasi perubahan iklim.



“Kita komunikasi terus dengan mereka. Dengan semua sektor, tidak hanya dengan sektor yang terkait hutan atau lahan, tetapi juga energi hingga pertanian,” ujar Nur.



Diungkapkan Nur, dalam upaya memenuhi target menurunkan emisi 29% pada 2030 secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional yang dinyatakan dalam Nationally Determined Contribution (NDCs) Perjanjian Paris, sektor energi menjadi yang paling menantang. Hal itu karena dengan status sebagai negara berkembang, pemenuhan kebutuhan akan energi, khususnya untu pasokan listrik dari batu bara, masih sangat tinggi.



“Memang tantangan di sektor energi jauh lebih banyak. Karena bersinggungan dengan kebutuhan akan listrik yang semakin besar di seluruh Indonesia. Sementara pengembangan energi baru terbarukan masih sangat terbatas,” ujar Nur.



Oleh karena itu, dikatakan Nur, KLHK terus berdiskusi dengan sektor-sektor terkait energi, khususnya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tujuannya untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih maksimal.



Sementara itu, Rancangan PP tentang Mitigasi Perubahan Iklim, dikatakan Nur, ditargetkan untuk dapat rampung pada pertengahan tahun 2018 yang akan datang. Saat ini proses rancangan tengah berada pada pengkajian naskah-naskah akademik.



“Kita melibatkan dan mengundang berbagai pihak untuk menyampaikan inputnya untuk PP tersebut. Tengah tahun ini target PP itu harus selesai. Yang paling alot biasanya aligment antara kebijakan satu sektor dengan sektor lainnya. Harmonisasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti dengan yang menangani energi itu misalnya,” tutur Nur.



Sebelumnya, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, mengatakan, jika ingin target penurunan emisi pada 2030, pemerintah harus secara tegas menghentikan izin baru tambang batu bara dan pembangunan PLTU. Sementara PLTU yang sudah ada, pemanfaatannya secara perlahan harus mulai dikurangi kuantitasnya.



"Sampai sekarang di Indonesia strategi mitigasi perubahan iklim di sektor energi seperti akal-akalan. Hanga dilakukan dengan batubara bersih atau clean coal, padahal itu tidak signifikan menurunkan emisi," ujar Hindun. (OL-6)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...isi/2018-01-09

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pemuda NU Gagas Konsep NASAEB

- Satgas Pangan Telusuri Kenaikan Harga Beras

- Bermodus Turunkan Ilmu Kebal, Guru Ngaji Cabuli Muridnya selama 2 Tahun