NASIB buruk harus diterima oleh sekitar 200 ribu imigran asal El Salvador di Amerika Serikat. Pemerintah AS pada Senin (8/1) mengumumkan 18 bulan ke depan merupakan akhir status perlindungan bagi mereka. Kebijakan yang dikeluarkan di era Donald Trump ini merupakan sebuah langkah yang mengancam dan mendorong deportasi puluhan ribu keluarga mapan asal El Savador dengan anak-anak mereka yang lahir di Amerika Serikat.



Menteri Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen mengumumkan hal tersebut merupakan akhir dari "status perlindungan sementara" yang diberikan pemerintah AS kepada warga El-Salvador yang sudah ada di Negeri Paman Sam itu sejak 2001 lalu, ketika dua gempa besar mengguncang negara Amerika Tengah tersebut.



Mereka diberi waktu 18 bulan untuk pergi atau dideportasi dari AS, yang menurut pejabat AS cukup waktu untuk mencari solusi legislatif yang dibuat oleh Kongres agar mereka dapat tetap tinggal di AS.



"Hanya Kongres yang bisa membuat sebuah solusi permanen untuk mengatasi kurangnya status imigrasi yang sah dari mereka yang saat ini dilindungi oleh TPS," kata sumber di Departemen Dalam Negeri AS.



Upaya tersebut merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap imigrasi ilegal di AS oleh Presiden Donald Trump. Pengusiran pengungsi/ imigran tersebut terjadi setelah sebanyak 59.000 warga Haiti dan 5.300 warga Nikaragua yang sudah lama tinggal di AS dihapus perlindungan mereka pada akhir tahun lalu. Hsl itu dilakukan setelah mereka diizinkan hidup di AS selama beberapa dekade.



Partai Demokrat di Kongres hingga kini berjuang untuk melindungi hak para warga imigram yang tinggal di AS dari 690.000 imigran muda yang dikenal sebagai "pemimpi," yakni orang-orang yang tiba di AS sebagai anak-anak.



Presiden Trump mengatakan bahwa dia akan berkompromi dengan Kongres terhadap imigran 'pemimpi' itu jika Kongres menganggarkan dana US$ 18 miliar untuk membangun tembok anti-imigran di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.



Tiadakan Imigran Ilegal




Banyaknya para imigran di AS diketahui pada awalnya mereka memasuki AS dengan menggunakan visa. Namun karena overstay maka mereka mengikuti program perlindungan imigran yang memungkinkan mereka untuk menetap secara efektif, tanpa takut dideportasi.






Pemerintah AS sebelumnya juga membahas status imigran yang dilindungi dengan sedikit perdebatan. Namun Trump telah menerapkan pendekatan "hukum dan ketertiban" yang lebih ketat terhadap masalah ini.



Kementerian Dalam Negeri AS menyebutkan menteri Nielsen membuat keputusan setelah sebuah tinjauan yang ditentukan bahwa "kondisi asli yang disebabkan oleh gempa bumi 2001 tidak ada lagi" dan bahwa memperpanjang upaya perlindungan selama 17 tahun tidak dapat dibenarkan.



Bagi penerima manfaat program tersebut, keputusan Nielsen ini merupakan kabar buruk yang mengagetkan.



"Hidup saya ada di sini," kata Minda Hernandez, 48, seorang pengurus rumah tangga dari Long Island yang melarikan diri dari konflik di El Salvador 20 tahun silam. Dia meninggalkan anak berusia satu tahun di negaranya waktu itu.



"Di sinilah rumah saya berada, di mana saya membayar pajak saya, saya bahagia di sini - bahkan jika saya bekerja sampai mati."



Dengan adanya kebijakan baru itu, Hernandez mengaku sangat takut kepada anak laki-lakinya yang berusia 16 tahun, yang lahir di Amerika Serikat.



"Ada begitu banyak geng dan kejahatan di sana," katanya. "Tapi bagaimana aku bisa meninggalkannya sendirian di sini?"



Di El Salvador, Presiden Salvador Sanchez Ceren menghindari mengkritik Washington dan berfokus pada masa tenggang 18 bulan.



Pemerintah Ceren menganggap keputusan ini sebagai pengakuan atas kontribusi rekan-rekan kita yang memiliki keuntungan bermigrasi ini, yang merupakan angkatan kerja penting di negara tersebut," kata kepresidenan tersebut.



Pemerintah Ceren telah semakin dekat dengan Amerika Serikat, dan merupakan satu dari hanya delapan negara di PBB yang mendukung langkah AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada bulan Desember.



Keputusan Senin adalah salah satu langkah paling utama Trump yang harus dilakukan untuk memberlakukan tindakan keras terhadap imigrasi ilegal.



Dampak Ekonomi

Tanpa ada perubahan dalam undang-undang ini, sekitar 195.000 orang El Salvador akan dipaksa untuk meninggalkan AS pada 9 September 2019.



Hal ini berdampak pada komunitas besar orang-orang yang berakar kuat di California, Texas dan sekitar ibukota AS, kerena lebih dari 135.000 rumah tangga asal El Savador, menurut Pusat Studi Migrasi.



Hampir semua memiliki pekerjaan, lebih dari seperempat rumah sendiri memiliki hipotek, 10 persen adalah wiraswasta dan sekitar 10 persen telah menikahi warga AS.



Keputusan tersebut juga akan berdampak pada hampir 193.000 anak-anak keturunan El Salvador yang lahir di AS - dan karena itu memiliki hak kewarganegaraan tidak seperti orang tua mereka.



Aktivis serikat Washington Jaime Contreras, yang tiba dari El Salvador pada tahun 1988 dan mendapatkan kewarganegaraannya, menyebut keputusan Trump ini "memalukan" dan "tidak manusiawi."



"Kami memiliki 18 bulan untuk menekan Kongres dan mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah waktunya sekali dan bagi semua orang untuk memberi pemegang kartu perlindungan menuju jalan memeroleh kewarganegaraan (AS)," katanya dalam sebuah demonstrasi kecil di luar Gedung Putih segera setelah pengumuman aturan baru bagi pengungsi tersebut.



Demokrat di Kongres mengutuk keputusan tersebut, banyak yang mencatat bahwa tingkat ketidakamanan yang tinggi di El Salvador, di mana gerombolan penjahat merajalela, membahayakan kehidupan orang-orang yang kembali dalam lingkungan yang berbahaya.



"Keputusan hari ini adalah peringatan keras bahwa kita memiliki seorang presiden anti-imigran yang mengalihkan pandangannya pada keluarga pekerja keras, dan dia bersikeras untuk mengatur karena ketakutan dan intimidasi," kata Contreras.



"Mencabut status perlindungan untuk warga El Salvador tidak hanya akan merobek keluarga mereka. Deportasi dapat membuat ribuan orang pada situasi yang berpotensi berbahaya dan mengancam jiwa mereka," kata Senator Nevada Catherine Cortez Masto.(AFP/OL-3)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kan/2018-01-09

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Prosedur Insentif Pajak Harus Dipermudah

- NasDem Turunkan Kekuatan Penuh Menangkan Ganjar-Yasin

- Ketua DPR; Golkar Tetap Tunggu Revisi UU MD3