PEMERINTAH pusat diminta melakukan audit investigatif terhadap dana dari luar negeri yang telah digelontorkan untuk membiayai berbagai proyek perbaikan daerah aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat.



Sebab, banyak penggunaan dana itu dinilai salah sasaran.



"Kebanyakan (penggunaan dananya) salah sasaran. Umumnya lebih banyak digunakan untuk proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanggulangan pencemaran di Sungai Citarum," kata Pengampanye Urban dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung dalam diskusi di Jakarta, kemarin.



Dwi memaparkan, yang terbaru ialah dana dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$500 juta.



"Dana ini lebih banyak digunakan untuk proyek fisik seperti pembangunan turap dan sodetan. Padahal itu tidak berefek pada perbaikan Sungai Citarum."



Dana US$500 juta digelon-torkan ADB untuk proyek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Project (ICWRMIP).



Selain ADB juga ada bantuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).



Selain audit penggunaan dana, pemerintah juga dinilai perlu melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap DAS Citarum untuk mengetahui sumber-sumber pencemar.



"Juga kewajiban-kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan peme-rintah kabupaten/kota yang belum dilakukan," kata Ketua Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Adi Mulyadi, pada diskusi itu.



Diskusi tersebut diikuti Koalisi Melawan Limbah dan masyarakat sipil yang terdiri dari Greenpeace, Walhi, Pawapeling, LBH Bandung, dan ICEL.



Mereka mendesak industri yang membuang limbah tanpa pengelolaan ke Sungai Citarum ditindak tegas.



Diungkapkan, selama 30 tahun berbagai program, gerakan, dan pendanaan belum memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi Sungai Citarum.



Sungai terpanjang di Jawa Barat itu tetap tercemar berat oleh limbah industri, sampah, dan limbah rumah tangga.



Salah satu pencemar yang signifikan adalah limbah industri.



Ada 2.700-an industri sedang dan besar yang membuang limbah ke Citarum, 53% limbah itu dibuang tanpa pengelolaan awal.







Pengawasan bersama



Secara terpisah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) MR Karliansyah mengatakan, pengawasan terhadap kondisi dan sumber-sumber pencemaran lingkungan di DAS Citarum terus dilakukan.



Tidak hanya oleh KLHK, hal itu juga dilakukan oleh pemda berdasarkan wilayah DAS berada.



"Terlebih Menteri (LHK) juga sudah menetapkan SK (surat keputusan) tentang penetapan daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air Sungai Citarum pada 2017 lalu."



Dalam SK tersebut, lanjut Karliansyah, telah dijelaskan sumber-sumber limbah yang dibuang di Citarum.



Termasuk batasan volume limbah dari tiap perusahaan yang membuang limbah ke sungai itu.



"Mulai 2018, pembahasan aksi lebih intensif, akan dilakukan. Rapat koordinasi dengan semua pimpinan daerah terkait hingga TNI akan dilakukan dalam waktu beberapa hari ke depan," ujar Karliansyah.



Ia menambahkan, pengawasan bersama tersebut juga akan dilakukan di 15 DAS prioritas lain yang juga tengah direhabilitasi.



Ditargetkan, pada 2019 rehabititasi telah selesai dilakukan. (Pro/*/H-3)







Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...dit/2018-01-09

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kurang Persiapan,USBN SD Tetap Tiga Pelajaran

- Presiden Targetkan 7 Juta Sertifikat Tanah

- Kecerobohan ala Wenger