KOMANDO Daerah Militer III Siliwangi menginisiasi revitalisasi Sungai Citarum pada awal 2018 ini. Pembersihan dilakukan secara masif mulai dari hulu hingga hilir.



Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi, Kolonel TNI M Dessy Arianto, mengatakan, kegiatan pembersihan ini dilakukan berkat tingginya perhatian Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Mordono. Ini tidak terlepas dari pentingnya keberadaan sungai tersebut.



"Ini menyangkut ketahanan nasional," kata Dessy di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1).



Dia menyebut, 80% kebutuhan air warga Jakarta bersumber dari aliran Sungai Citarum. Selain itu, lanjutnya, sungai ini pun menjadi faktor utama untuk pembangkit 20 ribu Megawatt listrik.



"Jadi ini memang strategis. Untuk ketahanan," katanya.



Lebih lanjut dia menjelaskan, kali ini normalisasi sungai terkotor di dunia ini dilakukan secara terkoordinir di bawah TNI.



"Dari dulu semua pihak sudah bekerja maksimal, tapi tidak ada satu kesatuan komando," katanya.



Dia menyebut, sekarang normalisasi Sungai Citarum dilakukan secara terkomando. Aliran sungai sepanjang 296 kilometer ini akan dibagi menjadi 22 sektor. Setiap sektor sepanjang 10 km akan memiliki satu penanggung jawab yang diemban perwira menengah TNI.



"Komandan sektor ini dijabat pamen TNI berpangkat kolonel. Mengkoordinir dari TNI/Polri, ulama, budayawan, sosiolog, ahli hukum, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda," katanya.



Dalam satu bulan pertama, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengubah perilaku terutama dalam menjaga lingkungan.



"Jika dulu perambah hutan, kini kita jadikan pembibit tanaman," katanya mencontohkan.



Dia kembali mencontohkan, untuk perbaikan di kawasan hulu, pihaknya akan melakukan penghijauan. Dari sekitar 690 ribu hektare kawasan hulu Citarum, menurutnya, dalam keadaan rusak.



"Kritis dan sangat kritis. Jadi Dibutuhkan 121 juta pohon," katanya.



Selain itu, untuk normalisasi selama 1-6 bulan ke depan, pihaknya akan membersihkan sampah, mengurangi sedimentasi, dan membangun WC komunal. Sedangkan untuk jangka panjang, dalam dua tahun diharapkan sungai ini bebas dari limbah industri.



"Akan dibuatkan IPAL terpadu. Lalu dalam 5-10 tahun bibit pohon tadi diharapkan sudah tumbuh, sehingga permasalahan kawasan hulu yang kritis bisa diselesaikan," katanya.



Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, Anang Sudharna, mengakui persoalan Sungai Citarum belum tuntas.



"Citarum betul masih rusak, tapi sudah ada perbaikan, sekecil apa pun," katanya.



Namun, Anang menyebut, sungai ini merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.



"Pelaksanaan program yang tidak sesuai kewenangan, itu salah," katanya.



Dia mencontohkan, untuk penguasaan lahan di kawasan hulu, kewenangannya berada di Perhutani, PTPN, dan BKSDA.



"Itu semua izin kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ketika terjadi perambahan, kita enggak bisa beri sanksi," katanya.



Oleh karena itu, pihaknya hanya bisa mengatasi dari sisi pengembangan sumber daya manusianya saja.



"Makanya kita pengembangan manusia, ecovillage," katanya. (OL-2)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...rum/2018-01-08

---

Kumpulan Berita Terkait :

- BNNP Tetapkan Istri Wakil Wali Kota Gorantalo Tersangka Narkoba

- Perdagangkan Cula Badak, Dua Pensiunan TNI Divonis 2 Tahun Penjara

- Pilgub NTT, Tiga Paslon Daftar di Hari Pertama