Jakarta - Pada Jumat (4/1/2018) pekan lalu, Markas Besar Kepolisian RI melakukan mutasi terhadap sejumlah personelnya. Tiga di antara yang kena mutasi adalah Inspektur Jenderal (pol) Anton Charliyan, Irjen Murad Ismail, Irjen Safarudin.

Ketiga perwira tinggi itu dimutasi lantaran namanya disebut bakal maju pemilihan kepala daerah 2018. Dua hari setelah pengumuman mutasi, Irjen Anton Charliyan ditetapkan oleh PDIP menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi TB Hasanuddin sebagai Cagub.

Dari kalangan TNI, ada nama mantan Panglima Kostrad Letnan Jenderal (TNI) Edy Rahmayadi yang maju Pilgub Sumatera Utara. Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan kepada parpol yang mengusung perwira tinggi TNI atau Polri untuk tidak coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif.

Partai politik diingatkan untuk tidak menarik anggota TNI aktif masuk gelanggang politik. "Partai politik jangan coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif, menarik-narik dan menggoda TNI untuk masuk ke gelanggang politik. Termasuk tidak menarik-narik, menggoda atau merayu-rayu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik praktis. Ini pertaruhan yang maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas," kata Pangi yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting ini dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2018).

Menurut dia, terjunnya TNI dan Polri ke gelanggang politik bukan fenomena baru. Saat era demokrasi terpimpin, ada segi tiga emas kekuatan politik yaitu Sukarno, PKI dan Angkatan Darat. Akan tetapi, saat kekuatan politik Soekarno dan PKI melemah, muncul kekuatan pemenang yaitu angkatan darat.

Sejak itu militer mulai berpolitik praktis lewat kendaraan sekber Golkar. Tidak mengaku sebagai partai politik namun mendukung pemerintah, mesin Golkar pada waktu itu digerakkan para jenderal. Oleh karena itu, berbicara sistem politik Indonesia tidak bisa lepas dari peran militer dalam kancah politik itu sendiri.

Sekarang ini, fenomena majunya sejumlah jenderal di Pilkada lantaran ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik. "Ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik, terkesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri. Ambisi bintang TNI Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi," kata Pangi.

Ketua Pusat Studi Politik Dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan saat ini secara faktual partai politik belum mampu melahirkan figur yang bisa menjawab kehendak publik. Hal ini membuat pola hubungan antara parpol dengan publik menjadi berjarak.

"Hal ini sesungguhnya yang membuat posisi parpol menjadi sangat pragmatis. Dan mengambil jalan pintas," tutur Muradi. (erd/jat)

sumber

mantap nih netralitas TNI/Polri/ASN aktif