RENCANA pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi untuk membubarkan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) mendapat apresiasi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI).



Dalam rencananya, lembaga baru ini mulai berjalan pada Maret tahun ini dan diterapkan secara menyeluruh di 34 Provinsi.



"Adanya LL-Dikti sebenarnya amanat UU Dikti Nomor 12 Tahun 2012 bahwa lembaga layanan Dikti tersebut harus sudah ada di provinsi paling akhir sampai 2016. Sedangkan sekarang sudah masuk 2018, maka mau tidak mau UU mengharuskan adanya Lembaga tersebut. Jadi baik bahwa ini direalisasikan," kata Ketua APTISI Budi Tjatmiko, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/1).



Menurut dia LL-Dikti tersebut memiliki tujuan yang baik untuk melakukan pelayanan yang lebih dekat dengan PTN dan PTS sehingga terjadi efesiensi dan efektifitas berbagai hal interaksi PT dengan Dikti.



"Misalnya saja dalam pengurusan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), jabatan akademik, pembukaan prodi, dan lain lain tidak perlu harus ke Jakarta, tapi cukup dilayani di provinsi," jelas Budi.



Hanya saja menurut dia permasalahannya adalah perilaku sumber daya manusia di lingkup LL-Dikti yang tidak mencerminkan harapan UU Dikti yaitu fungsi dan perannya untuk memberikan pelayanan lebih dekat sehingga terjadi efesiensi dan efektivitas.



"Karenanya sesuai dengan usulan APTISI perlu adanya Revitalisasi sumber daya manusia di lingkungan Dikti dan LL Dikti. Jangan sampai hanya mengalihkan permasalahan di pusat ke daerah. Tetapi tidak menyelesaikan masalah PT," ungkap Budi.



Menurut dia konon kementerian riset dikti gudangnya orang-orang cerdas tetapi hal ini belum bisa dibuktikan pada zaman sekarang yang sudah berorientasi online system.



Di kementerian lain pelayanan sudah banyak menggunakan online system dengan waktu yang sangat singkat, sementara di Kemristek Dikti itu belum teruji.



Online



Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi M.Nasir menegaskan harapannya melalui lembaga baru ini dapat mempermudah pelayanan pendidikan tinggi dengan lebih baik, lebih mudah serta lebih cepat dengan perwajahan teknologi yang lebih maju.



Ia mencontohkan pelayanan administrasi untuk penaikan jabatan para dosen dulu menghabiskan biaya berkisar Rp5 juta-Rp10 juta untuk menyusun berkas.



"Nah dengan perbaikan sistem layanan melalui TI yang lebih baik, proses ini dapat ditempuh secara online yang memudahkan dan menghemat biaya," ungkap Nasir.



Kelak, lembaga yang akan mulai bekerja pada Maret mendatang itu akan melayani semua perguruan tinggi yang ada di suatu wilayah, tidak terbatas hanya perguruan tinggi swasta.



Menristek mengatakan hal itu merupakan bagian program reformasi kementeriannya untuk meningkatkan mutu seluruh perguruan tinggi di Indonesia.



Koordinator Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau), Prof Herri pekan kemarin juga menyatakan optimismenya.



Dia menilai LL Dikti menjadi langkah untuk pemerataan mutu kampus serta memudahkan pelayanan kementerian kepada kampus.



"LL Dikti peranannya bertambahnya menjadi perwakilan dari kementerian (Kemristek-Dikti) dan urusan akademik lebih mudah," ujarnya.



Selama ini, lanjutnya, untuk berbagai urusan, kampus swasta harus melalui Kopertis baru dilanjutkan ke Kementerian Ristek-Dikti.



Nantinya, dengan LL Dikti layanan pusat bisa langsung dirasakan di daerah. (H-5)






Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...aik/2018-01-08

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Herman-Mawardi Janjikan Pemerataan

- Cagliari Minta Maaf pada Matuidi

- Jumanji Puncaki Box Office