GUBERNUR Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai harga minyak pada tahun 2018 akan menjadi salah satu penentu terjaganya inflasi atau tidak.



Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tidak menampik, akan tetapi ia menyatakan pemerintah belum memikirkan kenaikan harga BBM. Sebab menurut Darmin harga yang diatur pemerintah (administered price) tetap akan menjadi penyumbang inflasi terbesar pada 2018 ketimbang harga pangan bergejolak (volatile food).



Hal itu sama dengan 2017 saat penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900 VA rumah tangga mampu menjadi penyumbang inflasi terbesar yakni 0,81%. Terlebih Menteri ESDM Ignasius Jonan juga memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dan listrik hingga Maret mendatang.



"Karena harga crude oil (minyak mentah) sudah naik jauh itu kan tekanan ya, tapi apakah pemerintah akan mengubahnya (harga BBM) ya belum tentu," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekomian Jakarta, Rabu (3/1).



Diketahui harga minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) saat ini sudah sekitar US$60,22 per barel dan harga minyak berjangka Brent sekitar US$66,34 per barel. Kenaikan harga minyak hingga US$60 per barel tersebut merupakan pertama kali sejak Januari 2014. Di sisi lain dalam APBN 2018 pemerintah hanya menetapkan harga minyak sebesar US$48 per barel.



Pemerintah, kata dia, belum menetapkan standar penyesuaian harga BBM apabila harga minyak mentah sudah menembus harga tertentu. Ia mengaku salah satu yang menjadi pertimbangan belum terpikirkannya untuk menaikkan harga BBM adalah karena telah memasuki tahun politik.



"Itu (sudah masuk tahun politik) termasuk dipertimbangkan lah, sehingga tidak dibuat peraturan yang fix, tergantung situasinya juga," tukasnya.



Ia yakin jika sikap pemerintah yang belum akan menaikkan harga BBM tidak akan membebani Pertamina. Akan tetapi ia enggan menyebut solusi apa yang akan ditempuh agar Pertamina tidak menanggung beban berlebihan.



"Itu namanya pilihan-pilihan kebijakan, mana yang dipilih tidak bisa dijawab sekarang," sebutnya.



Selain harga yang diatur pemerintah, Darmin menyebut volatile food juga bisa berpengaruh kepada inflasi. Untuk itu pemerintah tengah menyiapkan kebijakan perdagangan pangan yang dimulai dengan komoditas jagung dan gula. Nantinya sistem perdagangan yang berdasarkan kuota akan ditiadakan.



"Kita akan ubah itu (sistem kuota). Kita juga melakukan restrukturisasi di perkebunan tebu," pungkasnya. (OL-6)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...bbm/2018-01-03

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Terduga Teroris Ditangkap di Kaltara Berperan sebagai Penyalur ke Filipina

- Rp12 Triliun Dana Desa Cair Januari

- Palestina tidak akan Jual Yerusalem meski Trump Ancam Putus Bantuan