- Beranda
- Berita dan Politik
Ketua TGUPP Digaji Rp 51,5 Juta Per Bulan dan Dapat Mobil Dinas
...
TS
okeoce
Ketua TGUPP Digaji Rp 51,5 Juta Per Bulan dan Dapat Mobil Dinas
Kompas.com - 03/01/2018, 15:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi C DPRD DKI Jakarta memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menanyakan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP). Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menerima data gaji ketua TGUPP dan para kepala bidang.
"(Gaji) ketua TGUPP itu Rp 51,5 juta (tiap bulan). Kemudian honor ketua bidang, karena ada lima bidang, (gajinya) itu Rp 41 juta (tiap bulan)," ujar Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1/2018).
Selain iu, ketua TGUPP juga akan mendapatkan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.
Pada awal penganggaran, anggaran untuk TGUPP diajukan Rp 28 miliar untuk 73 orang. Namun, setelah dievaluasi Kemendagri dan dipindahkan ke pos Bappeda, anggarannya berkurang menjadi Rp 20 miliar.
Baca juga: Anies Angkat Bambang Widjojanto Jadi Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi
Santoso mengatakan, 73 orang itu juga termasuk orang-orang yang bekerja dalam urusan administrasi. Ia ingin hal itu dievaluasi.
Anggota TGUPP, lanjutnya, tidak boleh ada yang mengurus masalah administrasi.
"Ini, kan, tenaga administrasi sementara, yang namanya tim yang ada di pikiran kami adalah orang profesional semua, bukan tukang ketik," ujarnya.
Anggota TGUPP terbagi menjadi beberapa tingkatan.
Baca juga: Anies Umumkan 5 Anggota TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi
Anggota grade 1 mendapat gaji Rp 31,7 juta, grade 2 Rp 26,5 juta, grade 2a Rp 24,9 juta, dan grade 2b Rp 20,8 juta.
Sejauh ini, anggota TGUPP yang sudah diumumkan baru lima orang. Lima orang ini tergabung dalam Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.
Komite ini dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan beranggotakan aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya yaitu Muhammad Yusuf.
Komite ini merupakan satu dari lima bagian TGUPP. Bambang adalah ketua komite, bukan ketua TGUPP.
ruko
komeng: uang operasional itu hak wan abud dan jokernya, bukan buat tgupp apalagi buat warga dki :welcome
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi C DPRD DKI Jakarta memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menanyakan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP). Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menerima data gaji ketua TGUPP dan para kepala bidang.
"(Gaji) ketua TGUPP itu Rp 51,5 juta (tiap bulan). Kemudian honor ketua bidang, karena ada lima bidang, (gajinya) itu Rp 41 juta (tiap bulan)," ujar Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1/2018).
Selain iu, ketua TGUPP juga akan mendapatkan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.
Pada awal penganggaran, anggaran untuk TGUPP diajukan Rp 28 miliar untuk 73 orang. Namun, setelah dievaluasi Kemendagri dan dipindahkan ke pos Bappeda, anggarannya berkurang menjadi Rp 20 miliar.
Baca juga: Anies Angkat Bambang Widjojanto Jadi Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi
Santoso mengatakan, 73 orang itu juga termasuk orang-orang yang bekerja dalam urusan administrasi. Ia ingin hal itu dievaluasi.
Anggota TGUPP, lanjutnya, tidak boleh ada yang mengurus masalah administrasi.
"Ini, kan, tenaga administrasi sementara, yang namanya tim yang ada di pikiran kami adalah orang profesional semua, bukan tukang ketik," ujarnya.
Anggota TGUPP terbagi menjadi beberapa tingkatan.
Baca juga: Anies Umumkan 5 Anggota TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi
Anggota grade 1 mendapat gaji Rp 31,7 juta, grade 2 Rp 26,5 juta, grade 2a Rp 24,9 juta, dan grade 2b Rp 20,8 juta.
Sejauh ini, anggota TGUPP yang sudah diumumkan baru lima orang. Lima orang ini tergabung dalam Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.
Komite ini dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan beranggotakan aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya yaitu Muhammad Yusuf.
Komite ini merupakan satu dari lima bagian TGUPP. Bambang adalah ketua komite, bukan ketua TGUPP.
ruko
komeng: uang operasional itu hak wan abud dan jokernya, bukan buat tgupp apalagi buat warga dki :welcome
0
2.5K
23
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru