RIBUAN pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov DKI Jakarta tercatat tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama kerja tahun ini. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Kamarukmi Sulistyowati mengatakan penyebabnya ialah gangguan pada sistem presensi elektronik (presensi-e) akibat pemadaman listrik.



Menurut Sulistyowati, status tanpa keterangan 4.526 pegawai tersebut belum tentu akibat mangkir. "Pukul 11.04 WIB tadi kami tarik lagi datanya sebab pemadaman listrik mengganggu sistem presensi kami," ungkap Sulistyowati, kemarin.



Akibat pemadaman listrik, kata Sulistyowati, 398 jaringan presensi elektronik mati. "Kalau memang ada gangguan listrik, PNS memang harus isi presensi secara manual, keterangan dari Kepala OPD pun harus ada," kata dia.



Namun, jika terbukti mangkir, menurutnya, sudah tersedia sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hingga akhir 2017, total pegawai yang telah diberi sanksi sebanyak 671 orang. Sebanyak 444 pegawai tercatat melakukan pelanggaran ringan, 89 pegawai melanggar sedang dan sisanya, yakni 138, tercatat melakukan pelanggaran berat.



"Sanksinya ialah pemotongan besaran tunjangan kerja daerah (TKD). Namun, sanksi berat yang disiapkan ialah pemecatan apabila pegawai tersebut tercatat 46 kali mangkir," kata dia.



Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya Dini Sulistyawati membenarkan kejadian mati listrik tersebut. Penyebabnya ialah gangguan di gardu induk tegangan ekstra tinggi di Muara Karang dan Gandul. "Dua gardu induk itu merupakan penyuplai listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini sudah normal," singkat dia.



Sementara itu, di Pemkot Tangerang, hari pertama kerja diwarnai keterlambatan kehadiran. Sejumlah PNS tergesa dan berebut mengisi presensi karena khawatir mendapatkan sanksi.



"Iya, kesiangan soalnya kecapekan dan baru sampai di rumah tengah malam tadi," kata salah satu PNS yang mengaku baru pulang dari kampung halamannya d Bandung selama libur panjang pergantian tahun.



Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dedi Budaeri menegaskan pemkot tidak akan memberikan perpanjangan libur. PNS yang mangkir tanpa alasan jelas, ujarnya, akan ditindak tegas.



"Hari ini semua ASN harus masuk kerja dan tidak ada alasan apa pun," kata dia. Berdasarkan data BKD Kota Tangerang, dari total 1.715 PNS, sebanyak 1.650 di antaranya hadir. Sisanya 1 orang dinas luar daerah, 13 izin, 22 sakit, dan 29 cuti. (Gan/SM/J-4)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kir/2018-01-03

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Seni Prasejarah Ada di Maluku

- 1977: Apple Berdiri

- Sandiaga Banggakan Capaian Pajak ke Sri Mulyani