BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis kabar menggembirakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia menurun signifikan. Penurunan itu bahkan paling cepat dalam tujuh tahun terakhir, dari 27,77 juta jiwa, atau 10,64% dari total populasi, pada Maret 2017 menjadi 26,58 juta, atau 10,12% dari jumlah penduduk, pada September 2017.



Disebutkan, sebanyak 1,19 juta rakyat Indonesia yang tadinya miskin kini tak lagi miskin. "Pencapaian (penurunan) ini merupakan yang paling bagus, penurunan paling cepat dalam tujuh tahun terakhir sejak 2011," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam paparan di Kantor Pusat BPS, Jakarta, kemarin.



Ia menjabarkan ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan tersebut. Pertama, inflasi periode Maret-September 2017 yang terjaga di kisaran 1,45%. Kedua, adanya kenaikan upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan, serta upah riil buruh tani yang meningkat meski upah riil buruh bangunan turun.



Selain itu, Suhariyanto menilai pemerintah berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan sehingga menekan kenaikan garis kemiskinan dan membantu daya beli masyarakat. Harga gula pasir, misalnya, bisa ditekan turun 9,74%, cabai rawit 57,69%, dan cabai merah 20,53%. Kenaikan harga beras 0,69% dapat dikendalikan dengan bantuan beras sejahtera. "Rata-rata setiap bulannya selama Mei-Agustus 2017 rastra telah disalurkan kepada sekitar 30% rumah tangga.



"BPS juga mencatat adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 3,39% dari Rp374.478 per kapita pada Maret 2017 menjadi Rp387.160 per kapita pada September 2017. Jika dilihat per pulau, penduduk miskin paling tinggi ada di Maluku dan Papua, yakni 21,23%, atau 1,52 juta orang. Yang paling rendah di Kalimantan, yakni 6,18%, atau 980 ribu orang. Di Jawa, penduduk miskin mencapai 9,38%, atau 13,94 juta jiwa.



Namun, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah meminta pemerintah tidak mengabaikan penduduk miskin di Jawa meski secara persentase tak terlalu besar. "Kalau ingin memperbaiki angka kemiskinan, Maluku dan Papua diperbaiki dan Jawa juga jadi fokus di lapisan bawah, terutama peningkatan pendapatan petani dan buruh.



"Penurunan juga terjadi untuk tingkat ketimpangan (rasio Gini). Pada September 2017, rasio Gini Indonesia di angka 0,391, atau turun tipis jika dibandingkan dengan Maret 2017 yang sebesar 0,393 dan September 2016 di angka 0,394.



Suhariyanto mengatakan faktor yang memengaruhi penurunan ketimpangan ialah adanya kenaikan pengeluaran per kapita pada kelompok bawah dan menengah yang lebih cepat daripada kelompok atas. Pengeluaran 40% kelompok terbawah mencapai 6,31% dan 40% kelompok menengah 6,25%, sedangkan 20% kelompok atas hanya 5,06%.



Membuahkan hasil



Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai turunnya jumlah orang miskin merupakan buah dari program sosial pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.



"Contohnya untuk bantuan kesehatan, ini memberikan kesempatan bagi penduduk miskin untuk mengalihkan pengeluaran mereka ke konsumsi lain."



Selain itu, imbuh Yose, ada bantuan cash for work yang juga membantu peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Kelak, penyediaan lapangan kerja untuk rakyat rentan miskin sangat penting disegerakan.



Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk mengurangi kemiskinan secara lebih agresif pada tahun ini, formula pengucuran dana desa diubah. Nantinya daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi akan mendapat transfer lebih besar yang dikombinasikan dana alokasi khusus fisik dan bantuan sosial. "Untuk menjaga momentum akan digencarkan melalu bansos dan rastra," ucapnya. (Cah/X-8)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kan/2018-01-03

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kicauan Trump Bikin Pakistan Berang

- Alat Pendeteksi Infertilitas dan Kelamin Ganda

- Diet Ekstrem tidak Dianjurkan