Jakarta, Gatra.com - Perkembangan RUU Penyiaran menjadi salah topik bahasan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang Indonesia (Kadin)  di Batam pada 13-14 Desember 2017. 

 
Wakil Ketua Komite Tetap Infrastruktur dan Jasa Telekomunikasi  Kadin, Sarwoto Atmosutarno, yang mewakili Ilham Habibie, Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia Bidang Telematika, Penyiaran & Research meminta DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan KPI untuk memastikan Rancangan Undang Undang (RUU) Penyiaran menjadi visioner dan disiapkan dengan matang.
 
“Perlu dibuat rencana strategis atau renstra penyiaran untuk 25 tahun ke depan dan blue print digital yang comprehensive yang antara lain mengatur tentang studi keekonomian, ASO, subsidi Set Top Box (STB), standarisasi layanan dan teknologi,” kata Sarwoto dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Kamis (14/12).
 
Ketua Komisi Tetap (Komtap) Kadin Indonesia Bidang Penyiaran TV & Radio, David Fernando Audy menegaskan, RUU Penyiaran harus memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dari pelaku industri eksisting. DPR dan Pemerintah harus mempertimbangkan investasi besar dari lembaga penyiaran TV saat ini, yang sudah bersiaran selama belasan bahkan puluhan tahun dengan membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu tenaga kerja lokal, dan membka peluang bagi vendor dan industri pendukung, yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100.000 usaha. 
 
“Industri TV saat ini menyumbang pendapatan pajak PPN dan Pph yang nilainya mencapai 3-4 trilyun setiap tahun. Karena itu Kadin Indonesia berharap migrasi dari TV analog ke TV digital  dilakukan bertahap dan bukan secara disruptif, sesuai dengan kesiapan masyarakat Indonesia,” kata David.
 
Selain itu, Kadin Indonesia juga berharap Pemerintah dan DPR memperhatikan skala ekonomi dengan jumlah stasiun TV yang sudah terlalu banyak, yaitu sekitar 16 stasiun TV saat ini, agar tidak ditambah lagi. Hal ini penting agar industri TV di Indonesia, yang merupakan kepemilikan lokal, bukan asing, bisa tetap sehat dan mampu bersaing dengan pemain media asing, yang sebenarnya bukan hanya TV content asing, tetapi juga media digital online asing yang rata rata adalah perusahaan besar dan bermodal kuat.
 
“Bila jumlah ijin TV ditambah lebih banyak lagi, sedangkan pasar iklan TV  tumbuhnya hanya sedikit dari tahun ke tahun, maka TV TV di Indonesia akan menjadi kecil dan sulit memiliki modal yang kuat untuk membuat konten berkualitas serta menjaga standar kualitas penyiaran yang mumpuni untuk bersaing dengan media media asing tersebut,” lanjut David.
 
Komisi Tetap Bidang Penyiaran TV dan Radio juga meminta DPR dan Pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan Penyiaran Digital dilaksanakan dengan Teknologi Multiplexing. Penyiaran Digital TV FTA menggunakan sistem Multi Operator Multipleksing yang terdiri dari LPP dan LPS eksisting (System Hybrid) yang telah memiliki ijin multipleksing. Dengan demikian, target Digital Dividen Pemerintah sebesar 112 MHz dapat dipenuhi.
 
Mengenai Analog Switch Off (ASO), Komtap Bidang Penyiaran TV dan Radio merekomendasikan waktu pelaksanaan ASO ditetapkan secara serentak (sama) dan diberlakukan lima tahun setelah cetak biru disahkan. Periode simulcast wajib dilakukan pada saat Transisi, hal ini penting untuk persiapan bagi Lembaga Penyiaran (LP) maupun masyarakat untuk menghadapi ASO. 
 
Selain itu, Komtap Bidang Penyiaran TV dan Radio juga mendiskusikan mengenai pemberantasan program siaran (Piracy) yang dilakukan oleh TV Kabel di Indonesia. Kadin Indonesia meminta Kemkominfo, KPI Pusat dan Daerah, Kepolisian, Kemkumham dan Kejaksaan memprioritaskan agenda pemberantasan pembajakan program siaran (piracy) oleh TV Kabel dan pemain Over The Top (Asing).

 
Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Rosyid

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/industr...an-industri-tv

---


- Kemenperin Usul Pengurangan Pajak 200 Persen Bagi Industri Berorientasi Vokasi