TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan review ihwal penyesuaian tarif tol. Hasilnya menunjukkan tarif tol mengalami peningkatan signifikan, namun tidak sebanding dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Staf Ahli BPK Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Novy G.A. Pelenkahu mengatakan, kenaikan tarif tol pada lima tahun terakhir, terhitung sejak 2013 hingga 2017, paling rendah tercatat sebesar 5 persen dan tertinggi sebesar 54 persen dari tarif sebelumnya.
Dari sisi pemenuhan SPM menunjukkan kecepatan tempuh di jalan tol Jakarta-Tangerang, Cawang-Tomang-Pluit, JORR, dan Jakarta-Bogor-Ciawi masih di bawah rata-rata 40 km/jam. "Dalam SPM minimal harus 40 km/jam," kata Novy.
Simak: Besok Satu Tarif di Jalan Tol Jagorawi Mulai Berlaku
Selain itu, aksesibilitas berupa panjang antrian pada gerbang tol melebihi 10 kendaraan atau tidak memenuhi SPM.
Dari sisi Volume Capacity Ratio, beberapa tol di Jabodetabek, Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, Cawang-Tomang-Pluit, dan JORR berada pada angka lebih dari 1 dengan deskripsi sangat jenuh. Angka itu melebihi batas maksimal, yaitu 0,8.
Tingginya tarif yang dibebankan pada pengguna jalan tol tersebut salah satu disebabkan subsidi silang pada besaran tarif yang ditanggung oleh pengguna jalan tol. Alasannya, kata dia, perhitungan konsesi secara gabungan atas ruas-ruas jalan tol yang dianggap tak layak secara finansial. "Jalan tol masih ada yang meraih laba dan rugi dengan tarif yang ada saat ini."
Apabila perhitungan tidak dilakukan secara gabungan dan ada ruas yang telah habis masa konsesinya, maka masyarakat bisa menikmati ruas tersebut secara gratis. "Paling tidak, tarifnya relatif rendah dan tak perlu dinaikkan," ujar Novy.
Ruas jalan tol itu antara lain, Sedyatmo, Jakarta-Tangerang, dan Jagorawi. Lebih lanjut, kata dia, secara finansial ruas jalan tol tersebut telah menikmati keuntungan secara signifikan dalam waktu cukup lama "Karena itu, seharusnya masyarakat dapat menikmati tarif yang lebih rendah."
JENNY WIRAHADI

https://bisnis.tempo.co/read/1041707...-bawah-standar


pecat aja tuh yg bikin holding2
anak2 usaha bumn tu nantinya akan dijual ke swasta

proyek2 dijual kosesinya ke swasta

semua harga jd naik

upahlu buat makan cukup 15hari saja selebihnya utang ke rentenir


economic hitman antek2 neolib anjing