Soal Anggaran DKI Jakarta 'Bengkak', Sandiaga Malah Sebut Rezim Ahok-Djarot

Jumat, 24 November 2017 14:00 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, proses penyusunan anggaran 2018 dimulai era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, yakni rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD.

Saat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat, penyusunan anggaran memasuki tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sandi mengaku kembali menyisir anggaran yang dimulai Ahok-Djarot itu saat dirinya menjabat.

"Ini kan rezimnya Pak Ahok-Djarot yang masukin (anggaran) kemarin. Jadi, sudah tersisir sebelumnya. Saya sisir lagi kemarin," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/11/2017).

Sandi menyebut, penyusunan anggaran sudah beberapa kali "disisir". Dia juga menjelaskan sikap DPRD DKI Jakarta yang mengembalikan KUA-PPAS 2018 karena tidak mengakomodasi program Anies-Sandi.

Sandi mengatakan, mereka mengefektifkan anggaran yang disusun.

Dia bahkan mengaku turut menyisir satu per satu mata anggaran.

"Oh, lihat dong (satu per satu), saya ini orang akuntan," kata Sandi.

Saat ini, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas R-APBD 2018.

Sandi juga berharap warga turut serta menyisir dan mengawasi pembahasan anggaran itu.

Pembahasan R-APBD 2018 mendapat begitu banyak sorotan dari masyarakat.

Satu per satu mata anggaran dikuliti untuk melihat keefektifannya.

Apalagi, ini merupakan R-APBD pertama Anies-Sandi.

Adapun R-APBD DKI tahun 2018 Rp 77,1 triliun.

Salah satu anggaran yang disoroti adalah anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar.

Anggaran lain yang disoroti adalah dana hibah Rp 1 miliar untuk Komando Resimen Mahasiswa dan Rp 500 untuk organisasi Laskar Merah Putih.

Ada pula anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta Rp 620 juta.

Anggaran lain yang disoroti adalah kenaikan anggaran Sekretariat Dewan dari Rp 126 miliar (dalam RKPD 2018) menjadi Rp 346 miliar (dalam R-APBD 2018).

KOMPAS.com/NURSITA SARI



Gabener dan wagabener masih belum move on sama pemerintahan yg sebelumnya
Belum pernah di ceramahin sama nasbung nih