BANDAR LAMPUNG – Kantor DPD Golkar Lampung dijaga pasukan Satuan Tugas (Satgas) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Hal ini dilakukan guna mencegah masuk dan berkantornya kembali para pengurus DPD Partai Golkar Lampung versi Alzier Dianis Thabranie.

Dari informasi yang didapat, kantor DPD Partai Golkar Lampung itu mulai dijaga Satgas AMPG secara bergantian, siang enam orang dan malam enam orang.

“Semua kunci ruang rapat diamankan. Dan pengurus Partai Golkar Lampung versi Alzier dilarang masuk dan rapat disana,” terang sumber di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Lampung, di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pahoman, Telukbetung, Bandarlampung, Rabu (22/11/2017).

Terkait penjagaan tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Supriadi Hamzah menyangkal kalau hal itu dilakukan untuk mencegah kubu Alzier cs bekantor. Menurutnya, semua dilakukan dalam rangka konsolidasi AMPG seluruh Lampung dan sterilisasi jelang pemilihan gubernur dan legislative mendatang.

“Situasi Partai Golkar Lampung kondusif. Banyak agenda penting yang akan kita rumuskan jelang Pilgub dan Pileg jadi ya harus dijaga. Junaidi selaku Ketua AMPG hanya menjalankan perintah DPP untuk untuk menempatkan satuannya di Badan Pengawas Suara (BPS) yang harus dijaga minimal 10 orang,” kata Supriyadi.

Dia juga membantah jika ruangan di kantor DPD sengaja dikunci. “Ruangan itu kan sudah ada yang menempati masing-masing, jadi kalau pas enggak ada orangnya ya dikuncilah,” kilahnya.

Supriyadi menyangkal telah terjadi dualisme di tubuh Golkar Lampung dan menyatakan Golkar Lampung tetap solid dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi.

“Sesuai SK No. 249/DPP/Golkar/IX/2017 tanggal 6 September 2017 yang ditandatangani Setnov dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal DPP PG. Bahwa Ketua Partai Golkar Lampung adalah Arinal Djunaidi. Jika mereka (Alzier cs) mau datang silahkan saja,” kata Supriyadi.

Seperti diketahui, pascapenangkapakan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto oleh KPK terkait korupsi E-KTP, gejolak ditubuh partai berlambang pohon beringin itu merembet hingga ke daerah. Di Lampung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie bersama kelompok pendukungnya mendatangi dan kembali berkantor di DPD Partai Golkar Lampung sejak Senin (20/11/2017).

Mereka menggelar rapat perdana dengan agenda konsolidasi di ruang rapat utama DPD Golkar Lampung.

“Mulai hari ini dan seterusnya kami akan berkantor dan menjalankan roda organisasi DPD Partai Golkar Lampung seraya menunggu jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar Lampung, Setya Novanto (Setnov) yang kini sedang dibui KPK lantaran terlibat kasus tindak pidana korupsi,” tutur koordinator kelompok pro Alzier, Indra Karyadi dihadapan puluhan wartawan media cetak dan elektronik.

Menurut mantan Ketua DPRD Lampung, kini terjadi dualisme kepemimpinan DPD Partai Golkar Lampung. Dimana yang pertama dibawah pimpinan M. Alzier Dianis Thabranie melalui SK DPP GOLKAR Nomor : KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015 masa bhakti 2015-2020 tanggal 29 Desember 2015. SK ini ditandatangani Ketua Umum, Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral, Idrus Marham.

Lalu yang kedua dibawah pimpinan Arinal Djunaidi melalui SK. No. 249/DPP/Golkar/IX/2017 tanggal 6 September 2017 yang ditandatangani Setnov dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal DPP PG.

Hadir pada kesempatan ini puluhan pengurus DPD Partai Golkar Lampung. Yakni Taren Sembiring, A. Rio Teguh, Nurcholis, Subhan Effendi, Kartubi, Roni, Subadra Yani, Yanada JP, Romi Husin, Asep Yani, Obon, Edy Supanto, dan puluhan pengurus lainnya.

Sebelumnya Alzier menandaskan pihaknya terus merapatkan barisan menyongsong agenda munaslub DPP Partai Golkar. Ini menyusul keluarnya Surat Perintah Penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto.

“Nantinya saya menggunakan SK DPP GOLKAR Nomor : KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015 masa bhakti 2015-2020 tanggal 29 Desember 2015. SK ini ditandatangani Ketua Umum, Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral, Idrus Marham. SK ini yang akan kami gunakan dan sah menghadapi munaslub yang akan datang,” tutur Alzier.

Menurut Alzier, SK hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang menetapkan Arinal Djunaidi sebagai Ketua DPD Golkar Lampung dengan cara melengserkan dirinya tidak syah. Banyak prosedur yang dilanggar. Sehingga hasil keputusan musdalub DPD Partai Golkar Lampung otomatis tidak berlaku dan kembali ke SK DPP Golkar Nomor KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015.

Misalnya urai Alzier, kesalahan prosedur yang dilanggar adalah tidak dijalankan keputusan musdalub. Termasuk kebijakan yang diambil formatur, yang waktu itu dirinya juga masuk didalamnya.

“Seperti penetapan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Lampung yang tidak di SK-kan. Padahal jelas keputusan formatur. Lalu ada lagi penetapan nama personil pengurus DPD Golkar Lampung yang tak sama dengan keputusan formatur. Ini semua dilanggar dan jelas tidak benar. Belum lagi hasil keputusan musdalub lain,” tandas alzier.

Atas kejadian ini, Alzier mengaku sudah melapor kepada sesepuh Golkar, H. Yusuf Kalla. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Kepada Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid serta Sekjen, Idrus Marham. (TM)

http://fajarsumatera.co.id/cegah-alz...kantor-golkar/