Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen. Sementara melemahnya nilai tukar rupiah rp13.500./dolar AS pada sesi pembukaan hari ini terhadap Dollar AS membuat sejumlah kalangan cemas tak terkecuali kalangan anggota DPR RI.

Kondisi tersebut menurut pengamat politik dari Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean, menunjukan bahwa pemerintahan Jokowi belum membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Malah membawa bangsa ke pinggir jurang krisis dan hampa kedaulatan. Selain hutang menumpuk, segudang permasalahan lainnya juga tak terselesaikan seperti merosotnya ekonomi dan defisit anggaran melebar.

“Pemerintahan Jokowi berutang ugal-ugalan dengan cepat, bahkan hutang 3 tahun sudah melampaui besar hutang pemerintahan SBY 10 tahun. Tapi hutang itu dialokasikan tidak jelas,” katanya kepada Harian Terbit, Selasa (`22/11/2017).

Apalagi, lanjutnya, meski sudah berutang ugal-ugalan, ternyata tak cukup dan tak mampu untuk menutupi nafsu semu pemerintah terhadap isu hiperbolik infrastruktur. Utang ugal-ugalan itu masih ditambah dengan penjualan aset BUMN, swastanisasi aset BUMN dan sederet rencana aksi yang berpotensi melemahkan dan memiskinkan bangsa kelak kedepan. 

"Tidak sekedar memiskinkan, tapi juga akan menghilangkan kedaulatan bangsa dalam mengelola negara," tegasnya.

Level Bahaya

Sementara itu, ‎pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan Bank Dunia (World Bank) telah menempatkan posisi utang luar negeri Indonenesia di level bahaya. Ini disebabkan fluktuasinya sudah di atas 30 persen, sehingga bisa membuat negara didikte oleh asing.

Menurutnya  jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank dunia menempatkan Indonesia pada level tersebut, dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,08%.

"Dan, selama negara didekte oleh asing, maka Indonesia sampai 2040 tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” katanya dalam dialektika demokrasi ‘Utang Luar Negeri untuk Siapa?," katanya di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Utang Menumpuk

Sebelumnya pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan Bank Dunia (World Bank) telah menempatkan posisi utang luar negeri Indonenesia di level bahaya. Ini disebabkan fluktuasinya sudah di atas 30 persen, sehingga bisa membuat negara didikte oleh asing.

Menurutnya  jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank dunia menempatkan Indonesia pada level tersebut, dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,08%.

"Dan, selama negara didekte oleh asing, maka Indonesia sampai 2040 tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” katanya dalam dialektika demokrasi Utang Luar Negeri untuk Siapa?," katanya di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Sementara itu pengamat politik dan ekonomi Salamuddin Daeng mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) doyan berutang hingga menumpuk. Namun disisi lain, sangat pelit dalam memberikan subsidi bagi rakyatnya.

Ia melihat, pemerintah sedang berusaha melobi DPR agar batas defisit ditiadakan. Dengan demikian, Pemerintah boleh berutang sepuas-puasnya. "Padahal meningkatnya utang pemerintah menjadi beban besar bagi fiskal saat ini dan masa yang akan datang, dan tak mungkin terbayarkan kecuali jual negara," tegas Salamuddin di Jakarta.

Salamuddin menegaskan, kalau mengaku utang untuk bangun infrastruktur, nilai infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak lebih dari Rp100 triliun, sementara utang bertambah lebih dari Rp1000 trilun dan subsidi untuk rakyat semua telah dicabut dan diberangus.

Adapun saat ini, posisi utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp3.672,33 triliun hingga Mei 2017. Dalam 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, utang sudah bertambah sekitar Rp1000 triliun lebih.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Thohir mengaku waswas dengan kondisi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS saat ini.

"Waduh gawat nih pertanda jelek," tandas Mantan Ketua Komisi VI DPR itu saat dihubungi di Jakarta, Senin (02/10/2017).

Selain itu penerimaan negara tak tercapai, hukum yang tidak berkeadilan, politik yang riuh gaduh, daya beli menurun, fitnah bertebaran, potensi konflik horizontal maupun vertikal didepan mata. Namun semua itu tertutupi oleh riuhnya pemberitaan media yang tidak lagi memberitakan kebenaran faktual, tapi mengabarkan opini dan rekayasa tentang kesuksesan infrastruktur yang entah dimana hasilnya untuk rakyat. 

"Sebagai rakyat tentu kita patut kkhawatir dan risau akan masa depan bangsa besar yang kita cintai ini," kata Ferdinand di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Penjualan Aset

Lebih lanjut Ferdinand mengatakan, diantara penjualan aset dan swastanisasi aset BUMN adalah bandara, pelabuhan, jalan tol yang dilakukan pemerintah untuk sekedar mendapat uang. Yang menjadi pertanyaan walaupun sudah menjual aset dan BUMN tetap melakukan hutang secara ugal-ugalan. Oleh karenanya pemerintahan Jokowi  telah gagal mengurus negara dan gagal menjaga penerimaan negara. Karenanya Presiden Jokowi untukmelakukan evaluasi terhadap diri sendiri. 

"Evaluasi tentang infrastruktur yang hanya akan jadi beban bagi rakyat, evaluasi terhadap hutang yang terlalu besar, supaya bangsa ini tidak secara sadar diserahkan kepada tangan penjajahan ekonomi dan penjahahan kedaulatan negara," paparnya.

Naik4,5 Persen

Utang luar negeri Indonesia selama kuartal III 2017 naik 4,5 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode sama 2016 atau menjadi sebesar 343,1 miliar dolar AS karena pertumbuhan utang publik, atau utang pemerintah dan bank sentral, yang naik 8,5 persen.

Utang swasta juga kembali meningkat, sebesar 0,6 persen (yoy) dengan sektor penarik utang terbesar yakni di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih (LGA), dan pertambangan dengan porsi 77 persen, menurut Statistik Utang Luar Negeri yang diumumkan Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat.

Dengan begitu, utang publik di kuartal III ini sebesar 175,9 miliar dolar AS dan utang swasta sebesar 167,2 miliar dolar AS. "Pertumbuhan ULN ini juga sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur," tulis BI dalam laporannya. 
http://nasional.harianterbit.com/nasional/2017/11/23/90052/25/Utang-Menguat-Indonesia-Sudah-Gawat-Menuju-Krisis

Cukup satu periode..
Tidak ada kesempatan kedua

Ekonomi carut Marut
Utang dari luar negeri
Tapi kembali juga ke asing
Proyek dipegang sama Aseng
Tenaga kerja juga dari Asen

WNI gigit jari..

Harus dilawan nih