Pemerintah, melalui Kemenkominfo menghimbau dan bahkan mewajibkan bagi pengguna prabayar kartu seluler untuk meregistrasi (ulang). Pun jika ingin memakai kartu baru, pengguna juga mesti melakukannya dengan memasukkan identitas berupa nomor NIK dan KK (kartu keluarga).

Apa yang dihimbua oleh Kominfo nampaknya tidak disambut baik oleh salah satu politisi dari Demokrat, yakni Ferdinand Hutaehan. Alasannya, bahwa untuk data diri yang diperlukan menurutnya bukanlah KK, melainkan KTP.

Berikut respon dia melalui akun Twitter pribadi miliknya, Rabu-Kamis, tanggal 1-2 Nopember 2017:

“Identitas yang sah itu adalah KTP (kartu tanda penduduk, bukan KK (kartu keluarga). Kenapa harus register dengan KK? Urusan apa operator seluler dengan KK? Jangan gila kalian.

Pendaftaran dengan KTP dan KK ini sangat berbahaya. Bisa saja orang lain gunakan KK orang lain dan KTP orang lain tanpa sepengetahuan, tiba-tiba dituduh teroris Jangan karena pemerintah ini curiga pada rakyatya dan takut pada rakyatnya, akhirnya menambah beban bagi rakyat.

Saya punya nomor yang sudah 10 tahun lebih digunakan. Resmi terdaftar dengan identitas. Terus Anda tambahin kerja saya lagi dengan registrasi? Memaksa registrasi sim card adalah wujud nyata betapa pemerintah @jokowi ini curiga pada rakyatnya, takut pada rakyatnya

Kapan sih cebong-cebong ini paham tentang hak privasinya? Kapan sih paham tentang hak azasi? Kapan sih ngerti agar pemerintah tidak sewenang-wenang? Saya ini bukan orang bermasalah, tidak takut sama pemerintah, toh HP saya juga disadap. Tapi saya tidak mau data pribadi saya dimiliki oleh operator seluler.

Menolak Registrasi ini bukan karena takut atau punya masalah, tapi karena tidak ada jaminan keamanan data yang bisa mengganggu privasi tiap orang. Paham, dek? Registrasi dengan KK oleh operator tidak kuatir datanya dijual belikan.

Argumen konyol kalau ga salah ngapain takut? Be** cebong, nih. Lucu juga, ya? Ternyata banyak yang tidak paham tentang perlindungan kerahasiaan data pribadi. Yang gini menurutku mental pelac**, tidak takut ngangkang.”

kolam

ada kemungkinan data pribadi akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pilpres 2019