Jakarta, Gatra.com- Presiden Joko Widodo telah menyerahkan surat keputusan (SK) pemanfaatan hutan dan SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan kepada warga Teluk Jambe di Kabupaten Karawang dan warga Muara Gembong di Kabupaten Bekasi. Penyerahan itu dilaksanakan pada acara Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (1/11).

Di kawasan Muara Gembong, terdapat sektar 11.000 hektare. Namun yang dibagikan baru 80 hektare untuk 38 Kepala Keluarga (KK). Setelah itu akan diberikan lagi 890 hektare dan meningkat lagi menjadi 2.600 hektare.
“Tapi ini saya sampaikan khusus untuk petani tambak bukan untuk yang lain-lain. Hati-hati jangan ada yang gede-gede pegang seperti ini. Ini hanya untuk rakyat,” kata Presiden. 
Oleh karenanya Presiden mengingatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota bahwa pemanfaatan hutan dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan hanya untuk rakyat.
“Ini adalah bisnis model yang akan kita pakai nanti di daerah daerah lain, bukan hanya di Muara Gembong, bukan hanya di Teluk Jambe. Tapi di provinsi yang lain, di kabupaten, kota akan kita lakukan hal yang sama,” tutur Presiden. 
Dari 80,9 hektare di Muara Gembong,  50 persen ditanami mangrove  dan 50 persen areal untuk usaha udang Vaname dan bandeng dan sebagai offtaker direncanakan BUMN Perikanan Indonesia (Perindo). Pendampingan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Bank Mandiri sudah dilakukan sejak awal.  
“Ada yang dampingi dari bank, ada yang mendampingi dari Perindo. Jadi udangnya jelas ada yang membeli, udangnya jelas ada yang menerima,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa hutan mangrove di Indonesia adalah hutan mangrove terluas di dunia dengan luas 2,42 juta hektare. 
“Kita punya hutan bakau dan hutan mangrove terluas sedunia. Oleh karena itu saya titip tambak yang ada di Muara Gembong dirawat yang namanya hutan mangrove, hutan bakau kita. Jangan semua dipakai untuk tambak tapi sebagian lagi dipakai untuk lahan hijau, hutan mangrove kita,” ujarnya.
Setelah menghadiri acara Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi, Presiden menuju lokasi tambak udang dengan mengendarai sepeda motor trail. Di lokasi ini, Presiden menanam bibit pohon mangrove dan menebar benih udang vaname.
Ketika mengendarai sepeda motor, Presiden harus melewati jembatan gantung yang hanya bisa dilewati sebuah motor sehingga wartawan menanyakan apakah mengalami kesulitan saat melintasi jembatan tersebut. “Enggaklah biasa. Biasa kok naik sepeda motor,” ucap Presiden.
Presiden juga menjelaskan bahwa sepeda motor trail yang digunakan bukanlah sepeda motor baru. “Yang dulu ya dipakai lagi, nanti punya (motor) baru lagi malah belajar lagi, yang lama-lah dipakai,” tutur Presiden.
Beberapa bulan sebelumnya, pecah konflik di area Teluk Jambe antaraLembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sudah terlebih dahulu mengelola hutan sosial yang dimiliki oleh negara dan petani pendatang baru. Namun, kedua belah pihak kemudian didamaikan oleh Hadi Daryanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkuhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Adalah hal yang biasa kalau terjadi konflik, tapi kita selesaikan dengan jalan keluar pakai off taker," ujar Hadi. Dari sejak tahun 2007-2017, maka total lahan yang digunakan untuk Perhutanan Sosial mencapai 1.053.477 hektar di seluruh Indonesia. “Itu dari tahun 2007 hingga 2014, sekitar 449.104, 23 hektar,” kata Hadi kepada Gatra.
Sementara ketika pemerintahan Joko Widodo-JK dimulai hingga sekarang maka ada sekitar 604.373 hektar. “Terbanyak, sekitar 500 ribu hektar itu terjadi pada periode Oktober 2016 hingga saat ini,” ujarnya. Hal ini dikarenakan mulai dari Oktober 2016 sudah terbentuk Ditjen yang baru yang khusus menangani masalah Perhutanan Sosial ini.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. 

Reporter: Ervan Bayu
Editor : Bernadetta Febriana
 
 

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/...n-untuk-rakyat

---